KPK Beri Penjelasan Soal Isu Tak Bisa Geledah DPP PDIP

Arie Dwi Satrio, Okezone · Kamis 09 Januari 2020 22:38 WIB
https: img.okezone.com content 2020 01 09 337 2151267 kpk-beri-penjelasan-soal-isu-tak-bisa-geledah-dpp-pdip-Kj7qCbULJI.jpg Konferensi Pers KPK Terkait Status Tersangka Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan (foto: Okezone/Heru Haryono)

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar meluruskan isu terkait pihaknya yang dikabarkan tak bisa masuk ke DPP PDIP terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyeret komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Lili berujar, sejatinya tim KPK datang ke DPP PDIP untuk memasang KPK line di salah satu ruangan dengan surat tugas yang lengkap. Namun bukan untuk melakukan penggeledahan.

Konferensi Pers KPK Terkait Penetapan Tersangka Komisioner KPU Wahyu Setiawan (foto: Okezone) 

“Itu memang karena bukan penggeledahan tapi itu mau buat KPK line, jadi untuk mengamankan ruangan surat tugasnya lengkap,” kata Lili di gedung merah putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/1/2020).

Namun setelah tiba di lokasi, tim KPK tak bisa masuk karena petugas keamanan juga harus meminta izin ke atasannya. Lantaran tim harus bergerak ke titik lainnya sehingga lokasi DPP PDIP ditinggalkan.

Baca Juga: Komisioner KPU Baru Terima Suap Rp200 Juta Terkait PAW Caleg PDIP Harun 

Tapi sekuriti dia harus pamit ke atasannya. Ketika mau pamit ke atasannya telpon itu enggak terangkat angkat oleh atasannya, karena lama mereka mau beberapa objek lagi, jadi ditinggalkan,” imbuhnya.

KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proses Pergantian Antar Waktu (PAW) di DPR RI. Penetapan tersangka dilakukan usai menggelar serangkaian pemeriksaan dan proses penyelidikan.

Adapun, empat tersangka tersebut yakni, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan (WSE) dan Mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina (ATF). Keduanya ditetapkan sebagai tersangka penerima suap.

Sedangkan dua pihak pemberi suap yakni, Calon Anggota Legislatif (Caleg) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Harun Masiku (HAR) dan pihak swasta, Saeful (SAE).

Sebagai pihak penerima suap, Wahyu dan Agustiani Tio disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak pemberi suap, Harun dan Saeful disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini