nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kebijakan Susi Pudjiastuti Tenggelamkan Kapal Asing Pencuri Ikan Harus Dilanjutkan

Fadel Prayoga, Jurnalis · Kamis 09 Januari 2020 18:03 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2020 01 09 337 2151173 kebijakan-susi-pudjiastuti-tenggelamkan-kapal-asing-pencuri-ikan-harus-dilanjutkan-N90t88yYcl.JPG Pakar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana (Foto: Okezone.com/Fadel Prayoga)

JAKARTA - Pakar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana meminta pemerintah melanjutkan kebijakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti berupa penenggelaman kapal asing terhadap para pelaku pencurian ikan (illegal fishing) di wilayah laut Indonesia.

Hal itu bertujuan menunjukkan ketegasan Indonesia di mata dunia internasional dalam menjaga wilayah kedaulatannya. Ia menilai, salah satu alasan beraninya kapal-kapal nelayan asal China mulai berani melakukan aktivitas penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna Utara, karena dicabutnya regulasi tersebut.

Sehingga, mereka berpikir bahwa pemerintah Indonesia sudah tidak lagi tegas dalam memberantas praktik illegal fishing di wilayah laut Tanah Air.

"Bisa jadi nelayan China enggan masuk ke ZEE pada zaman Bu Susi karena takut ditenggelamin. (Kebijakan penenggelaman kapal) harus dipertahankan," ujar Hikmahanto usai menghadiri diskusi publik di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2020).

Menurut dia, Indonesia perlu menandai kawasan tersebut secara fisik dengan menghadirkan nelayan Indonesia untuk beraktivitas menangkap ikan di Natuna Utara. Selain itu, patroli penegakan hukum oleh Bakamla, KKP, TNI AL, dan Kepolisian tentunya harus kembali dikuatkan.

Penenggelaman Kapal Asing

Penenggelaman kapal asing (Foto: Dok. KKP)

“Patroli kita harus menjalani tugasnya, harus menangkapi," ujarnya.

Seperti diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo mulai menyetop kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan. Pemerintah berencana untuk menghibahkan kapal-kapal pencuri ikan yang terlantar itu kepada para nelayan.

“(Nanti) arah mau gimana, akan diserahkan ke mana, misalnya untuk dihibahkan ke nelayan,” ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, seperti dikutip laman setkab.go.id, Selasa 19 November 2019 lalu.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini