Pemerintah Harus Fasilitasi Nelayan Indonesia yang Hendak Melaut di Natuna

Fadel Prayoga, Okezone · Kamis 09 Januari 2020 17:23 WIB
https: img.okezone.com content 2020 01 09 337 2151157 pemerintah-harus-fasilitasi-nelayan-indonesia-yang-hendak-melaut-di-natuna-2YnJjafLCX.JPG Pakar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana (Foto: Okezone.com/Fadel Prayoga)

JAKARTA - Beberapa hari terakhir hubungan diplomatik Indonesia dan China sedikit terganggu. Pemicunya, kapal nelayan asal China kedapatan melakukan aktivitas penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna dengan dikawal kapal coast guard milik Negeri Tirai Bambu tersebut.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana mengatakan, penyebab munculnya masalah itu lantaran nelayan Indonesia nyaris tidak ada yang melaut di kawasan itu. Oleh karenanya, pemerintah harus memfasilitasi para nelayan Indonesia agar berani melaut di perairan Natuna.

"Nelayan kita harus ditingkatkan kemampuan menangkap ikan di ZEE, lalu mereka dilengkapi kapal yang mampu mengarungi laut itu. Artinya, pemerintah harus ada upaya memberikan insentif," kata Hikmahanto saat menghadiri diskusi publik di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2020).

Selain itu, lanjut dia, aparat TNI juga harus sering menggiatkan patroli di kawasan tersebut. Sehingga, negara lain pun menilai bahwa Indonesia memiliki perhatian kepada wilayah kedaulatannya sendiri.

"Patroli kita harus menjalani tugasnya, harus menangkapi," kata dia.

Sebelumnya, pemerintah mengaku akan memobilisasi ratusan nelayan untuk melaut ke perairan Natuna, Kepulauan Riau. Keamanan dan keselamatan mereka akan dijamin oleh negara.

Hal tersebut dikatakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD saat menerima kunjungan 120 nelayan Pantai Utara Jawa (Pantura). Rencananya, mereka bakal dikirim ke Laut Natuna.

"Saudara akan dilindungi oleh negara, tidak akan ada tindakan-tindakan fisik yang mengancam saudara, yang penting sudah nyaman di situ. Negara nanti yang akan mengawal kegiatan saudara di situ," kata Mahfud di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin 6 Januari 2020.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini