Pemerintah Siap Rapikan Hukum Keamanan Laut yang Tumpang Tindih

Fahreza Rizky, Okezone · Selasa 07 Januari 2020 12:54 WIB
https: img.okezone.com content 2020 01 07 337 2150160 pemerintah-siap-rapikan-hukum-yang-tumpang-tindih-soal-keamanan-laut-tahun-ini-fO1RfhCEoY.jpg Menko Polhukam Mahfud MD Pimpin Rapat (Foto: Okezone/Fahreza)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, kementerian/lembaga menyadari terjadi tumpang tindih aturan hukum terkait penanganan keamanan laut. Karena itu, dibutuhkan suatu penyederhanaan melalui mekanisme omnibus law.

"Sekarang masih berjalan pembahasannya, tetapi kesimpulan sementara dari seluruh pembicaraan itu memang ada tumpang tindih dalam beberapa segi dalam penanganan laut kita," kata Mahfud usai memimpin Rakorsus Pengamanan Laut di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2020).

"UU-nya banyak, tapi ketika dibuat UU itu filosofinya benar semuanya, bagus, tapi sekarang butuh sinergisitas. Sehingga kita berpikir mau membuat omnibus tentang kelautan itu, entah nanti cukup di PP, bisa kok omnibus dengan PP itu sampe ke UU tergantung hasil diskusi," sambungnya.

mahfud

Baca Juga: Pemerintah Ingin Omnibus Law Keamanan Laut untuk Perkuat Bakamla Segera Rampung

Ditinjau secara filosofis, adanya berbagai undang-undang terkait keamanan laut sangat baik. Tetapi, dalam praktiknya terdapat berbagai masalah saat mengoperasionalisasikan beleid itu hingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

"Tapi di dalam praktik penanganan kelautan kita itu didasarkan pada kewenangan UU yang berbeda-beda dan kadangkala timbul masalah misalnya ada satu penanganan hukum di satu tempat sudah selesai, tiba-tiba ada institusi lain yang merasa berwenang melepaskan, sehingga lepas," ujarnya.

"Itu kan beberapa kali terjadi. Masing-masing merasa punya tugas, dan tidak salah sih secara filosofi, tapi secara operasional menimbulkan masalah dan kita akan tangani masalah kelautan termasuk sekaligus mengatur masalah keamanannya, pertahanannya, kekayaan lautnya dan sebagainya semua sedang dibahas nanti mengerucut kemana," jelas Mahfud. (edi)

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menargetkan penyederhanaan aturan hukum yang mengatur keamanan laut atau omnibus law keamanan laut rampung tahun ini. Pasalnya, Presiden Jokowi sudah menginstruksikan pekerjaan tersebut sejak dua setengah tahun lalu.

"Insya Allah dalam tahun 2020 sudah clear lah ya karena Presiden sudah menginstruksikan itu sejak dua setengah tahun lalu," imbuh Mahfud.

Pakar hukum tata negara ini berujar, saat ini tercatat ada 24 undang-undang tentang penanganan keamanan laut Lalu, ada juga dua Peraturan Pemerintah (PP) tentang itu. Banyaknya beleid dengan obyek sama telah menyebabkan tumpang tindih. Sebab itu, harus dilakukan suatu penyederhanaan aturan hukum.

"Sesudah didiskusikan akan bertambah-bertambah. Kita inventarisir dulu. Dulu pertama ditemukan 17, hari ini di meja saya tercatat 24 UU yang menyangkut itu. Laporan pertama dulu 17, setelah dianalisis muncul 24, ditambah dua PP yang agak tumpang tindih. Sekarang sedang didiskusikan, semuanya ingin baik," pungkas Mahfud.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini