nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

279 Konflik Agraria Terjadi di Indonesia Selama 2019, Jawa Barat Tertinggi

Alifa Muthia Diningtyas, Jurnalis · Selasa 07 Januari 2020 12:12 WIB
https: img.okeinfo.net content 2020 01 07 337 2150143 279-konflik-agraria-terjadi-di-indonesia-selama-2019-jawa-barat-tertinggi-2DvNR80G1H.jpeg Peluncuran catatan akhir tahun 2019 KPA (Okezone.com/Alifa)

JAKARTA – Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat selama 2019 terjadi 279 kasus konflik agraria di Indonesia dengan luasan wilayah konflik mencapai 734.239,3 hektare. Jumlah masyarakat terdampak konflik 109.042 kepala keluarga yang tersebar di 420 desa di 33 provinsi.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika dalam diskusi peluncuran nasional catatan akhir tahun 2019 KPA di Cemara 6 Galeri Museum, Menteng, Jakarta Pusat.

“Dibandingkan situasi konflik agrarian tahun lalu, yaitu 410 konflik, maka terjadi penurunan jumlah letusan konflik agraria di tahun (2019) ini (2019),” kata Dewi, Senin 6 Januari 2020.

KPA mencatat ada 10 provinsi penyumbang konflik agraria tertinggi, yakni Jawa Barat sebanyak 28 konflik, disusul Sumatera Utara 24 konflik, Kalimantan Tengah 23 konflik, Jawa Timur 21 konflik, Jambi 16 konflik, DKI Jakarta 16 konflik, Riau 14 konflik, Aceh 12 konflik, Selawesi Selatan 12 konflik, dan Jawa Tengah 11 konflik.

“Jika di tahun-tahun sebelumnya Provinsi Riau selalu menempati posisi tertinggi penyumbang konflik, tahun (2019) ini justru Provinsi Jawa Barat yang tertinggi,” kata Dewi.

 Ilustrasi

Jasmin ditangkap polisi karena menolak lahannya diambil perusahaan tambang (Istimewa)

Provinsi Jawa Barat menjadi penyumbang tertinggi konflik agrarian yang didominasi oleh konflik antara warga dengan proyek pembanguna infrastruktur, properti, hingga alih fungsi lahan yang melibatkan perusahaan milik negara.

Konflik yang paling terkini di sektor properti adalah penggusuran warga Tamansari, Kota Bandung untuk pembanguna rumah deret yang terjadi pada Desember 2019.

“Warga menolak penggusuran tersebut karena klaim Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung atas tanah di Tamansari tidak memiliki dasar,” ujar Dewi.

Kemudian konflik agraria pada sektor perkebunan di Kabupaten Pengandaran. Konflik dipicu bekas hak guna usaha (HGU) sebuah perusahaan seluas 368,17 hektare di Desa Sindangsari dan Sukajaya, Kecamatan Cimerak. Hingga kini warga masih berhadapan dengan masalah hukum.

“Padahal hak guna usaha tersebut telah habis masa berlakunya sejak 1997,” terang Dewi.

Di Sumatera Utara, konflik agrarian didominasi sektor perkebunan, terutama perusahaan kelapa sawit. Ada perusahaan perkebunan terlibat konflik dengan penduduk pada 2019, dan pihak perusahaan menganiaya dua masyarakat adat Lamtoras Sihaporas, Desa Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun.

“Bahkan salah satunya adalah balita sekitar umur 3 tahun, yakni Mario Ambarita,” pungkas Dewi.

Sedangkan konflik agraria antara warga dengan perusahaan sektor tambang di antaranya di Kabupaten Barito Tengah, Kalimantan Tengah. Kemudian konflik dalam pembebasan lahan untuk pembangunan Pasar Katowaringin dan pembangunan sirkuit.

“Konflik di Kalimantan Tengah juga didominasi oleh perusahaan perkebunan sawit, terutama oleh perusahaan perkebunan swasta,” tutupnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini