nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Konflik Natuna, Perindo: Langkah Indonesia Sudah Tepat

Khafid Mardiyansyah, Jurnalis · Selasa 07 Januari 2020 07:22 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2020 01 07 337 2150059 konflik-natuna-perindo-langkah-indonesia-sudah-tepat-iixxIvKLql.jpg Ketua DPP Rescue Perindo Adin Denny. (Foto: Dok Okezone/Arif Julianto)

JAKARTA – Masuknya kapal nelayan China yang dikawal Coast Guard mereka ke Perairan Natuna milik Indonesia menjadi perbincangan perhatian serius pemerintah. Negara pun tidak tinggal diam dengan mengirim kapal patroli dan menebalkan pertahanan di wilayah teritori milik Indonesia dengan berusaha mengusir kapal-kapal China meninggalkan Perairan Natuna.

Menurut Ketua DPP Rescue Perindo, Adin Denny, meski Indonesia bersahabat dan memiliki hubungan baik dengan China, tapi untuk konflik di Natuna adalah suatu hal yang berbeda.

Baca juga: Tambah 3 Kapal Perang, TNI Patroli 24 Jam di Laut Natuna 

"Walaupun kita mendapat bantuan dari China, ini adalah hal berbeda. Ini kan masalah ekonomi dan masalah pertahanan ataupun kedaulatan dari bangsa dan negara Indonesia. jadi, tidak bisa ditoleransi jika menyangkut dengan kedaulatan bangsa dan negara kita," ucap Adin, Senin 6 Januari 2020.

Pangkogabwilhan I apel di Kepulauan Natuna. (Foto: TNI)

Bagi Adin, tidak seharusnya China dengan bebas bisa memasuki wilayah Indonesia dan melakukan aktivitas di Perairan Natuna, apalagi didukung dengan kapal patroli negara mereka.

"Kesannya ini seperti tindakan semena-semena dari China yang meskipun memang perlu kita akui bahwa China banyak membantu Indonesia. Akan tetapi, kita harusnya tetap memberikan teguran ataupun panggilan kepada duta besar China untuk mempertanyakan kenapa ini bisa terjadi," tegasnya.

Baca juga: Tak Ada Alasan bagi Indonesia Membiarkan Wilayahnya Diklaim Negara Lain 

Padahal jika menurut aturan yang berlaku, lanjut politikus Partai Perindo ini, China jelas melanggar ketetapan hukum internasional yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

"Jadi mungkin itu yang harus kita tegaskan bahwa ini adalah haknya Indonesia yang sudah diakui oleh dunia dan padahal China sendiri termasuk salah satu partisipan yang ada di dalamnya," terang dia.

Saat dikonfirmasi mengenai langkah yang diambil pemerintah yakni dengan jalur diplomasi, Adin menyatakan sepakat.

"Bagi saya, jalur yang dilakukan pemerintah tersebut sudah tepat karena memang jalan yang harus ditempuh adalah seperti itu. Pemerintah tentu sudah menimbang serta memikirkan betul langkah ini dengan tegas tanpa menoleransi apa yang telah dilakukan oleh China," tutur Adin.

Baca juga: Pemerintah RI Siapkan 2 Skema Besar Sikapi Konflik Natuna 

Sebelumnya China mengklaim kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna yang merupakan wilayah Indonesia menjadi teritorinya.

Padahal, Natuna merupakan wilayah teritori Indonesia. hal ini sebagaimana ketetapan United Nations Convention for The Law of The Sea (UNCLOS) atau konvensi Hukum Laut PBB pada 1982.

Baca juga: Natuna Memanas, Lanud Roesmin Nurjadin Siap Kerahkan Pesawat F-16 

Sikap keras China tersebut mendapat protes dari Indonesia hingga Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memanggil Duta Besar China di Indonesia memberi mengklarifikasi persoalan itu.

Namun, China tetap memaksakan diri dengan membiarkan nelayan mereka mencari ikan di Perairan Natuna yang dikawal Coast Guard mereka.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini