DPR Harapkan Pembangunan Indonesia ke Depan Tetap Perhatikan Aspek Lingkungan

Hambali, Okezone · Senin 30 Desember 2019 22:46 WIB
https: img.okezone.com content 2019 12 30 337 2147609 dpr-harapkan-pembangunan-indonesia-ke-depan-tetap-perhatikan-aspek-lingkungan-xwVLSuK6uC.jpg Ilustrasi

TANGSEL - Pimpinan Komisi IV DPR Firman Subagyo dari Fraksi Partai Golkar menegaskan, investasi hendaknya tidak menghalalkan segala cara, apalagi mengabaikan lingkungan, kerusakan hutan, dan lingkungan sosial.

“Saya khawatir lingkungan hidup dan kehutanan akan diekspoloitasi atas nama investasi dan sama sekali tidak memperhatikan faktor lingkungan. Padahal apa yang dilakukan Menteri LHK Siti Nurbaya sejak awal memimpin di Kabinet Jokowi pertama dan kedua ini sudah bagus. Program Hutan Sosial memberikan kesempatan bagi warga masyarakat untuk ikut mengelola hutan dan sekaligus merawat dan menjaganya,” papar Firman Subagyo melalui sambungan telefon, Senin (30/12/2019).

Lebih lanjut Firman mengatakan, KLH jangan dilihat semata dari kaca mata investasi saja melainkan juga dari aspek pelestarian lingkungan dan hutan, apalagi hutan kita merupakan bagian penting dari paru-paru dunia.

“Jika hutan terus dieksploitasi, akan merusak hutan dan otomatis paru-paru dunia rusak dan masyarakat global akan protes,” katanya.

Imbalife

Firman Subagyo lebih lanjut mengatakan, BKPM harus lebih jeli dalam melihat sejumlah aturan/UU yang dinilai masih menghambat investasi. Selain melibatkan banyak kementerian dan lembaga, sejumlah aturan yang disebut merupakan peninggalan pemerintahan jauh sebelum Jokowi, tepatnya sejak Orde Baru hingga akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kedua.

Sementara itu terkait sinkronisasi UU, Firman Subagyo yang juga anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, menjelaskan, semua aturan maupun Undang-undang yang dinilai menghambat masuknya investasi ke Tanah Air, sebenarnya sudah masuk dalam draft RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. RUU yang biasa disebut RUU Omnibus Law saja merupakan usulan Presiden Joko Widodo untuk mensinkronkan sejumlah UU agar ramah terhadap investasi.

“Jika Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menganggap masih ada aturan/UU yang menghambat investasi, sebaiknya dilaporkan saja ke tim yang menggodok draft RUU Omnibus Law, aturan mana?, UU apa? Maupun pasal berapa di UU apa?,“ kata Firman Subagyo.

Sementara itu Menteri LHK Siti Nurbaya menanggapi singkat dengan mengatakan, pihaknya akan segera mengundang diskusi bilateral Kepala BKPM dan untuk membahas secara rinci agar bisa dicapai jalan keluar seperti maksud Kepala BKPM dengan tetap memperhatikan semua tujuan bernegara kita termasuk dalam melindungi segenap tumpah darah di samping memajukan kesejahteraan umum.

Seperti kita ketahui, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly memastikan akan menyelesaikan draft RUU Omnibus Law dan memasukannya ke DPR pada Januari 2020 dan segera dibahas.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini