Sekjen MUI Harap Pemerintah Keluarkan SKT FPI

Harits Tryan Akhmad, Okezone · Kamis 26 Desember 2019 17:45 WIB
https: img.okezone.com content 2019 12 26 337 2146328 sekjen-mui-harap-pemerintah-keluarkan-skt-fpi-AmXptkSkIj.jpg Massa FDI. (Ilustrasi, Foto : Okezone.com/Arif Julianto)

JAKARTA – Hingga kini FPI belum mendapatkan izin perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebagai ormas dari pemerintah, dalam hal ini Kemendagri.

Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, meminta pemerintah duduk bersama dengan FPI. Menurutnya, sebaiknya pemerintah mengeluarkan izin SKT untuk FPI.

“Bagi saya sebaiknya pemerintah mengeluarkan SKT (FPI), setelah itu duduk bersama berunding secara bersama-sama kita bicarakan bangsa ini,” kata Sekjen MUI Anwar Abbas di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/12/2019).

Anwar mengingatkan, dalam memajukan sebuah bangsa tak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat.

Karena itulah dia mendorong agar pemerintah dapat mengeluarkan SKT untuk ormas FPI dan kemudian duduk bersama guna membangun bangsa Indonesia ke depan.

Sekjen MUI, Anwar Abbas. (Ist)

“Kita bicarakan, kita berdialog. Menurut saya yang kita lakukan harus ada titik temunya. Harus ada kesepakatan yaitu kita sama-sama komit untuk memajukan bangsa dan tidak untuk membuat gaduh,” tutur Anwar.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Kementerian Agama (Kemenag) sudah mengeluarkan rekomendasi perpanjangan izin SKT untuk FPI. Ormas besutan Habib Rizieq Shihab itu disebut sudah melengkapi syarat untuk memperoleh rekomendasi sesuai Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 14 Tahun 2019.


Baca Juga : Pimpinan DPR Ingin Mendagri-FPI Duduk Bareng Rampungkan Urusan SKT

Rekomendasi yang sudah dikantongi FPI itu sudah disetor ke Kemendagri sebagai syarat penerbitan SKT. Namun, hingga kini Mendagri Tito Karnavian belum menerbitkan SKT tersebut karena masih harus melakukan kajian lebih dalam lagi.

Terbaru FPI tak peduli lagi ihwal belum rampungnya perpanjangan izin SKT itu. Karena mereka menilai, penerbitan SKT sudah tak ada lagi manfaat bagi organisasinya.


Baca Juga : Soal Perpanjangan Izin FPI, Jokowi: Itu Urusan Menteri

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini