nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Mantan Dirut PT MRA Didakwa Suap Eks Bos Garuda Emirsyah Satar Rp46,1 Miliar

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Kamis 26 Desember 2019 15:38 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 12 26 337 2146265 mantan-dirut-pt-mra-didakwa-suap-eks-bos-garuda-emirsyah-satar-rp46-1-miliar-DXF1MPg51G.jpg Soetikno Soedarjo di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat (Okezone.com/Arie)

JAKARTA - Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Mugi Rekso Abadi (MRA), Soetikno Soedarjo didakwa menyuap mantan Dirut PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar senilai Rp46,1 miliar, terkait pembelian mesin dan pesawat Garuda Indonesia.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lie Putra Setiawan di sidang perdana Soetikno di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (26/12/2019), disebutkan suap diberikan dalam bentuk empat mata uang.

Lie Putra merincikan suap diberikan Soetikno ke Emirsyah Satar, yakni Rp5.859.754.797 (Rp5,8 miliar), 884.200 dolar Amerika Serikat, 1.020.975 Euro, serta 1.189.208 dolar Singapura. Jika dikonversi dalam bentuk rupiah totalnya sekitar Rp46,1 miliar.

"Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis," kata Jaksa Lie Putra saat membacakan surat dakwaan.

 sidang Soetikno

‎Menurut jaksa, suap yang diberikan Soetikno kepada Emirsyah berkaitan dengan sejumlah kontrak pengadaan pesawat dan mesin pesawat. Kontrak pengadaan itu yakni Total Care Program (TCP) mesin Rolls Royce Trent 700; pengadaan pesawat Airbus A330-300.

Baca juga: Eks Dirut PT MRA Didakwa Cuci Uang Hasil Korupsi USD1,45 Juta

Kemudian, pengadaan pesawat Airbus A320 untuk PT Citilink‎ Indonesia; pengadaan pesawat Bombardier CRJ1.000; serta pengadaan pesawat ATR 72-600 oleh PT Garuda Indonesia. Dugaan tindak pidana suap itu dilakukan medio 2009 hingga 2014 secara bertahap.

Atas perbuatannya, Soetikno didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Unang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Paal 65 ayat (1) KUHP.

(sal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini