JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memantah dirinya dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko memiliki pandangan berbeda terkait persoalan Uighur.
Ia memastikan bahwa pernyataannya dengan Moeldoko klop sehingga tak ada keretakan di Kabinet Indonesia Maju terkait persoalan Muslim Uighur di China itu.
"Moeldoko mengatakan bahwa Pemerintah RI takkan intervensi dlm urusan Uighur sedangkan Menko Polhukam mengatakan sudah lama melakukan Diplomasi Lunak. Dimana pertentangannya? Saya mengatakan diplomasi lunak justeru krn tdk ingin intervensi. Klop, kan?," cuit Mahfud MD dalam akun twitter pribadinya @mohmahfudmd, Rabu (25/12/2019).
Moeldoko sebelumnya menyatakan bahwa pemeringah tidak akan mencampuri persoalan internal di negara China tersebut.
"Saya pikir sudah dalam standar internasional bahwa kita tidak memasuki urusan luar negeri masing-masing negara. Masing-masing negara memiliki kedaulatan untuk mengatur warga negaranya, jadi Pemerintah RI tidak ikut campur dalam urusan negara China mengatur dalam negeri," kata Moeldoko.
Baca Juga : Terkait Muslim Uighur, Mahfud MD: Indonesia Gunakan Diplomasi Lunak ke China
Baca Juga : Jasa Marga: 715 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jakarta
Mahfud melanjutkan, faktanya Indonesia punya hubungan diplomatik dengan China. Karena itu, lanjut dia, Indonesia tak ingin melakukan intervensi dan menganggap itu urusan internal China.
"Maka diplomasi yang dilakukannya ya lunak saja. Makanya saya minta penjelasan dan menjelaskan langsung kepada Dubes China," imbuhnya.
