Terkait Calon Hakim MK, Independensi Dinilai Jadi Kriteria Utama

Muhamad Rizky, Okezone · Selasa 24 Desember 2019 07:01 WIB
https: img.okezone.com content 2019 12 24 337 2145439 terkait-calon-hakim-mk-independensi-dinilai-jadi-kriteria-utama-5ig899yPyZ.jpg Mahkamah Konstitusi (MK). (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA – Ahli hukum pidana, Abdul Fickar Hajar, menilai ketiga calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang terpilih dalam pansel calon hakim konstitusi merupakan hakim terbaik untuk memimpin MK.

Namun, dirinya mengingatkan soal independensi ketiga hakim tersebut ketika dihadapkan dalam memutuskan setiap perkara yang terkait langsung dengan institusi pemerintahan.

Baca juga: Jokowi Sudah Kantongi 3 Nama Calon Hakim MK 

"Semua nama yang terpilih adalah yang terbaik dan punya kapasitas untuk menduduki kursi hakim konstitusi, karena ketiganya juga punya track record dalam kiprahnya di ranah publik," kata Fickar kepada Okezone, Selasa (24/12/2019).

"Tetapi yang harus menjadi tekanannya adalah sejauh mana para calon hakim konstitusi ini mampu mengekspresikan independensinya dalam memutuskan setiap perkara, meski hakim konstitusi itu diangkat dari sisi presiden, dan perkara itu jika diputus akan merugikan presiden," sambungnya.

Baca juga: Ma'ruf: Mereka yang Tak Setuju RKUHP Bisa Gugat Ke MK 

Menurut Fickar, independensi hakim dalam memutus setiap perkara merupakan syarat mutlak. Maka itu, ketiganya harus bisa betul-betul menjalankan tugasnya sebaik mungkin sebagai hakim dalam memutus perkara tertentu yang berkaitan dengan institusi pemerintahan.

"Artinya putusan yang bisa 'dirasa' merugikan kepolisian, Menkumham atau badan eksekutif lain," tuturnya.

Ia mencontohkan kasus permohonan judicial riview Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ( UU TPPU) yang ditolak Mahkamah Konstitusi (MK) lantaran legal standing pemohon yang tidak memenuhi ketentuan.

"Itu menggambarkan kurangnya independensi hakim. Hakim MK tidak terbatas hanya pada perkara itu, masih banyak perkara lainnya," paparnya.

Baca juga: Posisi Wakil Menteri Digugat ke MK, Jokowi: Undang-undangnya Kan Jelas 

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah mengantongi tiga nama calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dari panitia seleksi untuk menggantikan I Dewa Gede Palguna yang akan selesai bertugas pada 7 Januari 2020.

Ketiga nama tersebut adalah Suparman Marzuki, Ida Budhiati, dan Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Suparman Marzuki merupakan mantan komisioner Komisi Yudisial. Saat ini ia mengajar sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Baca juga: Gugatan Jabatan 12 Wakil Menteri ke MK Dinilai Salah Alamat 

Ida Budhiati kini menjabat anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sementara Daniel Yusmic Pancastaki Foekh dosen Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Jakarta.

"Jadi pansel sudah menyerahkan tiga nama kepada Presiden berdasarkan peringkat nilai terbaik," kata Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Shanti Purwono, Senin 23 Desember 2019.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini