nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Dewas Belum Aktif Bekerja, Bagaimana Izin Penindakan KPK?

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Senin 23 Desember 2019 17:33 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 12 23 337 2145264 dewas-belum-aktif-bekerja-bagaimana-izin-penindakan-kpk-TBIGXLb2fI.jpg Gedung KPK. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum aktif bekerja usai dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat 20 Desember 2019. Lima Dewas belum aktif bekerja karena terganjal Peraturan Presiden (Perpres).

‎Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris mengakui bahwa jajarannya belum efektif menjalankan tugasnya hingga akhir 2019. Lantas, bagaimana penindakan KPK jika Dewas belum aktif bekerja?

Haris meminta agar publik bersabar menunggu tugas penindakan KPK. Saat ini, kata dia, sedang musim libur bagi Dewas, pun demikian dengan Pimpinan KPK. Pihaknya baru berencana aktif menjalankan tugas di awal 2020.

‎"Kita mesti sabar lah, ini kan musimnya musim cuti, musimnya libur, saya menduga Pimpinan KPK juga dalam apa ya, kondisi demikian sama juga. Di instansi lain sama juga," ujar Haris saat menyambangi Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (23/12/2019).

(Foto: Okezone.com/Arie Dwi Satrio)

Haris pun memastikan bahwa tugas Dewas KPK belum aktif pada pekan ini. ‎Kata dia, kinerja KPK memang belum akan efektif pada pekan ini. "Tentu dalam pekan ini enggak (efektif), enggak akan bisa efektif. Saya kira itu saja ya," ucapnya.

Tugas dan kewenangan Dewas KPK sendiri telah diatur dalam Pasal 37B Undang-Undang nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Sejumlah tugas dan kewenangan Dewas yang diatur dalam UU baru ‎tersebut sebagai berikut :

1. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi

2. Memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan

3. Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi

4. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini

5. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi

6. Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala satu kali dalam satu tahun.‎

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini