nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Baleg DPR Jawab soal Pasal Titipan yang Diungkap Mahfud MD

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Senin 23 Desember 2019 15:34 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 12 23 337 2145213 baleg-dpr-jawab-soal-pasal-titipan-yang-diungkap-mahfud-md-dQQgUk0WIl.jpg Rapat Paripurna DPR RI (Foto: Okezone)

JAKARTA - Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Willy Aditya dari fraksi NasDem menyayangkan pernyataan Menkopolhukan Mahfud MD yang menyebut masih ada pasal titipan dalam penyusunan Undang-Undang. Menurutnya pernyataan itu justru membuat gaduh keadaan.

"Jadi, Pak Mahfud enggak usah selaku Menkopolhukam melakukan hal-hal yang sifatnya fetakompli. Jadi, harus objektif kita membangun ini,' ungkap Willy kepada wartawan di Jakarta, Senin (23/12/2019).

Dia tak memungkiri jika dalam proses pembuatan UU sarat akan kepentingan. Tetapi, kepentingan untuk siapalah yang harus direpresentasikan oleh masing-masing parpol di parlemen.

"DPR itu kan pertarungan kepentingan, sekarang anggota anggota fraksi-fraksi merepresentaiskan kepentingan siapa. Kita lihat saja, kemudian dia berpihak pada kepentingan siapa, dominannya kepentingan mana," tegas Willy.

Willy

Baca Juga: Menkopolhukam Sebut Banyak UU dan Perda Dibuat Berdasarkan Pesanan

Selain itu, Willy menuturkan sebuah undang-undang memang bakal dibentuk atas sebuah pesanan. Namun, pesanan yang dia maksud adalah untuk kepentingan masyarakat Indonesia yang diperjuangkan oleh setiap fraksi.

"Seperti saya kemarin menggolkan UU perlindungan pekerja rumah tangga, itu saya dipesan oleh siapa, oleh 4,2 Juta pekerja rumah tangga di Indonesia," tuturnya.

Diketahui sebelumnya Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut proses pembuatan undang-undang (UU) masih kacau.

"Ada hukum yang dibeli, pasal-pasalnya dibuat karena pesanan itu ada," kata Mahfud.

Dia tak menjelaskan aturan mana yang dimaksud. Dia hanya menjelaskan UU hingga peraturan daerah (perda) masih bisa dipesan. Aturan dibentuk berdasarkan keinginan orang tertentu yang mensponsori.

Selain itu, saat ini banyak pihak yang mengeluhkan soal peraturan yang tumpang tindih. Hal ini membuat pemerintah memutuskan membuat omnibus law dengan membuat UU mengenai satu isu besar yang dapat mencabut beberapa UU sekaligus.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini