nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Tumpak : Jabatan Dewas KPK Pelik, tapi Sudah Disahkan

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Jum'at 20 Desember 2019 19:12 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 12 20 337 2144410 tumpak-jabatan-dewas-kpk-pelik-tapi-sudah-disahkan-alKpiyob2W.jpg Ketua Dewas KPK Tumpak Panggabean bersama anggota Dewas (Foto: Okezone/Arie Dwi Satrio)

JAKARTA - Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK), Tumpak Hatorangan Panggabean mengakui jabatan yang diembannya saat ini, pelik. Namun, jabatan Dewas sudah disahkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang harus dijalankan.

"Saya tahu ini pelik kehadiran Dewas KPK. Tapi sudah, ya sudah disahkan," kata Tumpak saat menggelar konferensi pers di Gedung Penunjang KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (20/12/2019).

Tumpak meminta semua pihak tidak lagi mempersoalkan jabatan Dewas KPK. Dia berharap, kehadiran Dewas KPK bisa diterima, agar ke depannya pemberantasan korupsi bisa berjalan dengan baik.

"Mari kita sama-sama laksanakan dengan baik. Kalau pun ada kekurangan di sana, di sini mungkin secara perlahan-lahan kita dapat sempurnakan kembali," kata dia.

Baca Juga: Jadi Dewas KPK, Albertina Ho Mundur dari Wakil Pengadilan Tinggi Kupang 

Dewas KPK

Tumpak meminta dukungan kepada seluruh pihak agar bisa menjalankan tugasnya sebagai Ketua Dewas KPK dengan baik. Utamanya, soal kepastian hukum seperti yang termaktub dalam undang-undang baru KPK.

"Kami akan sangat mendukung dan meluruskan kepastian hukum dalam penindakan yang dilakukan oleh KPK itu amanah UU," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik lima dewan pengawas KPK. Kelimanya yakni Tumpak Panggabean, Harjono, Albertina Ho, Artidjo Alkostar, dan Syamsudin Haris.

Tugas Dewas antara lain, mengawasi tugas dan wewenang KPK, memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, penyitaan, menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK, dan menerima laporan masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan serta pegawai.

Dewas KPK Sudah Dilantik Jokowi, PKS: Saatnya Jawab Keraguan Publik

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini