nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Menkopolhukam Sebut Banyak UU dan Perda Dibuat Berdasarkan Pesanan

Fadel Prayoga, Okezone · Kamis 19 Desember 2019 11:41 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 12 19 337 2143751 menkopolhukam-sebut-banyak-uu-dan-perda-dibuat-berdasarkan-pesanan-jJuVXlHHxk.jpg Menko Polhukam, Mahfud MD (foto: Okezone.com/Fadel)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD mengatakan, bahwa produk hukum di Indonesia masih amat bobrok atau tak berkualitas. Sebab, dirinya kerap menemukan beberapa Undang-Undang (UU) dan Peraturan Daerah (Perda) serta pasal-pasal yang dibuat itu berdasarkan pesanan suatu kelompok atau seseorang.

"Problem kita itu sekarang dalam membuat aturan hukum itu sering kacau balau, ada hukum yang dibeli, pasal-pasalnya dibuat karena pesanan, itu ada. Undang-Undang yang dibuat karena pesanan. Perda juga ada. Disponsori oleh orang-orang tertentu agar ada aturan tertentu," kata Mahfud saat berpidato dalam acara 'Temu Kebangsaan: Merawat Semangat Hidup Berbangsa' di Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2019).

 Baca juga: Mahfud MD Pilih Rahasiakan Target Pembebasan 3 WNI di Filipina

Tak hanya itu, lanjut dia, bahkan banyak aturan-aturan hukum yang tumpang tindih antara yang satu dengan lainnya. Sehingga, Presiden Joko Widodo ingin menyederhanakan beberapa regulasi dengan cara Omnibus Law.

Seperti diketahui, pemerintah tengah menyiapkan draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law tentang perpajakan dan cipta lapangan kerja.

 Baca juga: Mahfud MD Gelar Rapat Soal Keamanan Dalam Negeri dan Politik Luar Negeri

"Bahkan sekarang yang dikeluhkan adalah peraturan yang tumpang tindih. Sehingga presiden sekarang membuat apa yang disebut omnibus law. Dibidang perpajakan aja tumpang tindih, sehingga Bu Sri Mulyani mengeluarkan Omnibus perpajakkan, yang juga menjadi prioritas tahun ini dan tahun 2020," ujarnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menambahkan, masalah lainnya itu ada di dalam penegakan hukum. Ia menyebut, sejumlah putusan hukum kerap menghasilkan rasa ketidakadilan yang kerap muncul akibat formalitas hukum.

"Melaksanakan hukum itu kalau konflik, di pengadilan disebut penegakkan hukum. Tapi kalau tidak ada konflik itu pelaksanaan aturan sehari hari di birokrasi pemerintahan, itu penegakkan hukum," pungkasnya.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini