Oknum Kepala Daerah dan "Pencucian Uang" ke Kasino di Luar Negeri

Hantoro, Okezone · Kamis 19 Desember 2019 07:19 WIB
https: img.okezone.com content 2019 12 19 337 2143674 oknum-kepala-daerah-dan-pencucian-uang-ke-kasino-di-luar-negeri-xQ4CFxQBQU.jpg Ilustrasi pencucian uang. (Foto: Shutterstock)

LAGI-lagi sejumlah oknum kepala daerah membuat ulah. Kali ini mereka terdeteksi diduga terlibat "pencucian uang" di luar negeri dengan menyimpannya dalam rekening kasino.

Hal itu sebagaimana diungkapkan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin. Ia mengatakan nominal uang dalam valuta asing yang diduga disimpan di rekening kasino tersebut berjumlah sangat besar yakni sekira Rp50 miliar.

"Kami menelusuri adanya transaksi keuangan beberapa kepala daerah yang diduga melakukan penempatan dana dalam bentuk valuta asing. Jumlahnya pun signifikan, sekitar Rp50 miliar, ke rekening kasino di luar negeri," kata Kiagus di Gedung PPATK, Jakarta Pusat, Jumat 13 Desember 2019.

Konferensi pers PPATK terkait kasus dugaan rekening kasino oknum kepala daerah. (Foto: Okezone)

Dirinya menekankan temuan itu benar adanya. Namun, Kiagus menerangkan bahwa pihaknya tidak mempunyai hak menindak ataupun mengumukan, sebab penegak hukum yang lebih berwenang.

"Kami tidak membongkar, tugas kita beda-beda. Tugas kami adalah mengumpulkan data, kemudian analisis data, dan menyerahkan kepada penegak hukum," imbuhnya.

Ia menegaskan PPATK tidak ada niat menimbulkan kegaduhan di publik terkait temuan ini. Hal itu hanya sebagai upaya pencegahan agar oknum tersebut mendapat efek jera.

"Kami mengumumkan itu bukan untuk menimbulkan kegaduhan, tetapi dari aspek pencegahan, dan diharapkan kami sampaikan itu si terduga pelaku tidak lagi melakukan hal tersebut karena itu bisa diselisik oleh PPATK. Kan gitu maksudnya, jadi kita enggak mau ribut-ribut," ucap Kiagus.

Identitas Sudah Diketahui

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengungkapkan pihaknya sudah mengetahui identitas satu oknum kepala daerah yang disebut-sebut memiliki rekening kasino di luar negeri. Ia berharap dengan adanya informasi ini bisa bersinergi dengan pihak terkait.

"Ya, kami mengetahui itu. Rasanya pemerintah juga sudah kita beri tahu ya. Ya semoga nanti ada langkah sinergis lah," kata Agus Rahardjo di Gedung Penunjang KPK, Jakarta Selatan, Selasa 17 Desember 2019.

Meski begitu, dirinya belum bisa mengungkap nama oknum kepala daerah tersebut. Agus melanjutkan, namun KPK sudah menangani kasus dugaan korupsi yang menjerat anak buah sang kepala daerah.

Ia mengatakan, ke depannya tidak menutup kemungkinan berdasarkan hasil pengembangan kasus tersebut bakal mengarah ke oknum kepala daerah dimaksud.

"Yang saya tahu orangnya satu itu. Kalau yang lain, saya belum tahu. Ada kasus yang ditangani. Jadi rasanya anak buahnya sudah ada yang menjadi tersangka. Semoga nanti pengembangannya ke sana," ujar Agus.

Ketua KPK Agus Rahardjo. (Foto: Dok Okezone/Heru Haryono)

Dirinya memastikan KPK memiliki kewenangan menangani kasus "pencucian uang" oknum kepala daerah tersebut. Selain menyangkut penyelenggara negara, oknum kepala daerah itu diduga juga terlibat sejumlah penyimpangan selama memimpin wilayahnya.

"Ya sebenarnya KPK sangat berhak, karena penyelenggara negara, nilainya juga sangat besar, dan penyimpangan juga saya pikir tidak hanya di situ. Di proyek perencanannya juga banyak penyimpangan. Oleh karena itu, berkembang nanti. Kan sudah ditangani KPK. Semoga nanti pengembangannya ke sana," tutur Agus.

Kemendagri Serahkan ke Penegak Hukum

Sementara Kementerian Dalam Negeri menegaskan tidak bisa memasuki ranah PPATK terkait temuan oknum kepala daerah diduga melakukan "pencucian uang" ke rekening kasino di luar negeri. Pasalnya, hal itu erat kaitannya dengan data dan analisis PPATK yang bersifat rahasia sesuai undang-undang.

"Hasil penelusuran PPATK itu bersifat rahasia, apalagi yang menyangkut dan berkaitan dengan rekening per orang ya, masalah perbankan. Jadi hasil penelusuran atau temuan dari PPATK itu hanya untuk konsumsi PPATK dan aparat penegak hukum. Kami pun Kemendagri tidak bisa masuk wilayah seperti itu," kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar dalam keterangannya, Selasa 17 Desember 2019.

Ia menerangkan, hasil analisis PPATK sendiri merupakan informasi yang bersifat rahasia. Hal ini, jelas dia, berdasarkan Pasal 10A dan 17A UU Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU 25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bahtiar menjelaskan, bagi PPATK maupun pihak-pihak yang mendapat informasi tersebut bakal dijatuhi sanksi apabila menyampaikan informasi kepada mereka yang tidak sesuai ketentuan UU. Dengan kata lain, ungkap dia, hanya aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan menerima informasi hasil analisis PPATK.

Kapuspen Kemendagri Bahtiar Baharuddin. (Foto: Puspen Kemendagri)

Ia menambahkan, Kemendagri tidak dapat melakukan tindakan maupun pemberian sanksi kepada kepala daerah sepanjang belum inkrah atau berkekuatan hukum tetap terbukti bersalah di pengadilan.

"Kemendagri sendiri tidak memberikan tindakan apa pun kepada kepala daerah sepanjang tidak ada bukti hukum yang menyatakan kepala daerah bersalah oleh hukum, pengadilannya sampai inkrah, berkekuatan hukum tetap, baru seorang kepala daerah bisa diberhentikan," paparnya.

Oleh karena itu, tegasnya, Kemendagri menyerahkan sepenuhnya kasus dugaan kepemilikan rekening kasino oknum kepala daerah di luar negeri kepada PPATK dan aparat penegak hukum.

Jokowi Geram

Sedangkan Presiden Joko Widodo menyatakan geram adanya oknum kepala daerah diduga melakukan "pencucian uang" ke rekening kasino di luar negeri. Ia menegaskan itu tindakan tidak terpuji yang diambil oknum pejabat negara.

"Yang jelas sangat tidak terpuji kalau ada kepala daerah yang enggak benar, kepala daerah yang menyimpan (uang, red) di kasino," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Balikpapan Kalimantan Timur, Rabu 18 Desember 2019.

Kepala Negara tidak mau banyak berkomentar soal dugaan pencucian uang ke kasino tersebut lantaran belum mendapat laporan lengkap dari PPATK. "Saya enggak bisa membayangkan, simpan uang kok di kasino," tuturnya.

Presiden Jokowi. (Foto: Biro Pers Setpres)

1
4

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini