Ketua KPK Akui Sempat Batal OTT, Gara-Gara UU Baru?

Arie Dwi Satrio, Okezone · Rabu 18 Desember 2019 14:37 WIB
https: img.okezone.com content 2019 12 18 337 2143401 ketua-kpk-akui-sempat-batal-ott-gara-gara-uu-baru-iCgAk5ogqz.jpg Ketua KPK Agus Rahardjo. (Foto : Okezone.com/Arie Dwi Satrio)

JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, mengakui pihaknya belum pernah kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) sejak diberlakukannya Undang-Undang baru Nomor 1‎9 Tahun 2019. Harusnya, kata Agus, ada OTT yang dilancarkan KPK pasca-diberlakukannya UU baru.

"Ada mestinya, ada (OTT-red). Tapi saya juga berharap mestinya, ke depan itu membangun kasus lebih meaningfull, lebih banyak artinya dibanding OTT," kata Agus usai menghadiri kegiatan di di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (18/12/2019).

Agus justru berharap pimpinan KPK selanjutnya lebih mementingkan pengembangan kasus yang lebih besar ketimbang harus menggelar OTT. Dicontohkan Agus, kasus besar itu seperti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait aliran uang kepala daerah ke rekening kasino di luar negeri.

"Bahwa kasus ini seperti ini tadi. Ini kalau data dikembangkan itu, data itu bisa dari PPATK, dari BPK, kemudian dari info masyarakat dan ke depan kalau mungkin kita memfokuskan ke case building bangun kasus itu lebih besar," ujarnya.

Agus membantah matinya giat penindakan KPK dalam beberapa waktu belakangan ini karena adanya UU baru.‎ Dijelaskan Agus, KPK terhambat dalam OTT karena ada sedikit masalah dalam monitoring Surat Perintah Penyadapan (Sprindap).

"Bukan, kemarin itu ada sedikit problem teknik sebenarnya ya. Jadi, pas Undang-Undang berlaku, kemudian ada ganti server sekitar seminggu, dua minggu, lalu kita boleh dikatakan monitoring terhadap sprindapnya tidak efektif. Tapi, sebetulnya hari-hari ini sudah berjalan lagi. Mestinya kalau ada kasus bisa saja hari ini terjadi," ujarnya.

Agus menegaskan kembali bahwa tidak ada permasalahan antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dengan ‎OTT KPK. Sebab, kata Agus, UU yang sebenarnya mengizinkan untuk melakukan OTT.

"Bukan, bukan Undang-Undang, sama sekali bukan karena Undang-Undang. Kalau Undang-Undangnya masih mengizinkan, apalagi transisi Undang-Undang berlaku 2 tahun. Jadi kalau kemarin ada yang mateng, ya bisa saja, tapi kemarin tidak ada yang mateng‎," katanya.

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini