nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kasus Uighur, DPR Nilai Tudingan ke NU & Muhammadiyah Bersifat Politis

Muhamad Rizky, Jurnalis · Selasa 17 Desember 2019 11:16 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 12 17 337 2142844 kasus-uighur-dpr-nilai-tudingan-ke-nu-muhammadiyah-bersifat-politis-zJ2URbpxcx.jpg Anggota Komisi I DPR RI, Willy Aditya (foto: ist)

Menurutnya, keluarnya UU Kebijakan HAM terkait Etnis Uighur (Uyghur Human Rights Policy Act of 2019) oleh Kongres Amerika pada 3 Desember 2019 lalu, tidak bisa dilihat berdiri sendiri.

"UU tersebut memiliki konteks yang tidak bisa dilepaskan dari situasi ekonomi-politik yang menyertai dua negara tersebut," tuturnya.

Tiongkok sendiri, sambung Willy, tidak pernah menjadikan kondisi HAM negara tujuan kerja sama sebagai pertimbangan, apalagi sebagai cara untuk menundukkan negara tertentu dalam membangun kesepakatan bisnis.

“Kepentingan Indonesia terhadap Uighur berbeda dengan kepentingan Amerika dan negara sekutunya. Kepentingan kita adalah menjaga perdamaian dunia, UUD 1945 tegas mengamanatkan hal itu,” tegasnya.

 uighur

 (Foto: AFP)

Dia menegaskan, sikap Indonesia terhadap kasus Uighur tidak boleh didasarkan pada sentimen-sentimen yang justru dapat merugikan semua pihak. Membela hak asasi manusia warga Uighur harus ditandaskan pada prinsip kemanusian dan imparsialitas.

“Kita bisa belajar dari perubahan sikap Turki menanggapi kasus Uighur ini. Dari sebelumnya mendukung suara Amerika dan memojokan China berubah total, setelah tahun 2017 ini justru mendukung suara China karena ada kepentingan politik-ekonominya. Kita tidak boleh mengedepankan kepentingan pragmatis semacam itu,” pungkasnya.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini