nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Bertemu Pimpinan MPR, PP Muhammadiyah Sepakat Amandemen Terbatas

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Senin 16 Desember 2019 17:23 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 12 16 337 2142564 bertemu-pimpinan-mpr-pp-muhammadiyah-sepakat-amandemen-terbatas-Mll8vXhKt4.jpg Ketua MPR, Bambang Soesatyo dan jajaran ke PP Muhammadiyah (foto: Okezone.com/Harits)

JAKARTA - Beberapa pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mendatangi gedung pusat Dewan Dakwah Muhammadiyah di Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2019).

Pimpinan yang di wakilkan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo serta Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani dan Zulkifli Hasan bertemu langsung dengan Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nasir.

Menurut Haedaer, dalam pertemuan tadi ada beberapa hal yang dibahas termasuk soal amandemen. Dia pun menekankan bila pihaknya tetap ingin pemilihan Presiden tetap dipertahankan secara langsung dan hanya bisa dua periode saja.

“Muhammadiyah juga tetap berpandangan bahwa presiden dan wakil presiden terpilih ke depan itu tetap lima tahun dan maksimal dapat dipilih kembali untuk satu periode lagi sehingga ini menjadi dua periode jika memang rakyat menghendaki,"tegas Haedar di PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2019).

 Baca juga: Bamsoet Buka Peluang KPK Masuk Amandemen UUD 1945

Haedar turut mengingatkan kepada pimpinan MPR agar dalam melakukan amandemen UUD 1945 juga harus berhati-hati. Dengan didasarkan kepada kepentingan yang menyangkut kehidupan bangsa.

“Amandemen UUD 45 itu harus didasarkan pada kepentingan yang paling mendasar, paling urgen dan juga menyangkut hajat hidup kebangsaan kita,” tegas dia.

Menurut dia, Amandemen UUD 45 ini juga harus menghadirkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Karena itu pihaknya pun mendukung amandemen UUD 45 namun secara terbatas. Namun dia harap Presiden dan Wakil Presiden terpilih tidak boleh jauh dari GBHN.

“Karena itu Muhammadiyah bersetuju jika ada amandemen UUD '45 itu dilakukan terbatas untuk GBHN," jata Haedar.

Baca juga: Demokrat Sejalan dengan Jokowi soal Amandemen UUD 1945

Namun dia berharap dalam dalam menghadirkan GBHN di dalam amandemen UUD 45 tak terburu-buru. Dengan melakukan kajian terlebih dahulu.

"Untuk sampai GBHN yang representatif tentu perlu ada kajian yang mendalam dan tidak tergesa-gesa. Dalam konteks ini maka juga ada konsekuensi penguatan MPR, yakni menetapkan GBHB," katanya.

Sementara itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengungakapkan pihaknya akan mencatat semua tentang apa yang menjadi aspirasi, masukan pemikiran daripada PP Muhammadiyah.

"Kami juga menyambut baik apa yang disarankan atau menjadi pemikiran PP Muhammadiyah bahwa pemilihan presiden jangan diutik-atik, harus tetap melalui pemilihan langsung oleh rakyat dan maksimum dua periode. Itu menjadi catatan penting bagi kami," jelas Bamsoet.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini