nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Jokowi Ajukan Omnibus Law ke DPR Pekan Ini

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Senin 16 Desember 2019 16:31 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 12 16 337 2142521 jokowi-ajukan-omnibus-law-ke-dpr-pekan-ini-JITtqkuY16.jpg Presiden Jokowi (Foto: Ist)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah akan mengajukan omnibus law ke DPR dalam waktu dekat. Penyederhanaan regulasi itu dilakukan karena menghambat kerja pemerintah dan menghambat investasi. 

"Sebentar lagi, mungkin minggu ini, kita akan mengajukan kepada DPR yang namanya omnibus law. Pertama, nanti berkaitan dengan perpajakan, mungkin nanti awal Januari kita juga akan ajukan yang berkaitan dengan cipta lapangan kerja. Ketiga, nanti yang berkaitan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah. Kita mau konsentrasi ke sana," kata Jokowi saat meresmikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12/2019).

Baca Juga: Jokowi Kesal Sudah 5 Tahun Tidak Ada Pembangunan Kilang Minyak

Menurut dia, dengan omnibus law, pemerintah dapat merevisi banyak undang-undang secara sekaligus. Berdasarkan laporan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Jokowi menyebut setidaknya ada 82 undang-undang yang akan dipangkas lewat omnibus law.

"Ini kalau kita ajukan ke DPR satu-satu, 50 tahun belum tentu selesai. Sehingga kita ajukan langsung kepada DPR. Bu Puan, ini 82 undang-undang, mohon untuk segera diselesaikan. Saya bisik-bisik, Bu kalau bisa jangan sampai lebih dari 3 bulan karena perubahan-perubahan dunia ini cepat banget," ujarnya.

Gedung DPR

Tidak hanya deregulasi di tingkat pusat, Presiden juga mendorong deregulasi dilakukan di tingkat daerah melalui revisi dan penyederhanaan peraturan daerah (perda). Menurutnya, perda-perda yang dirasa menghambat dan membebani kerja pemimpin daerah, sebaiknya diajukan untuk dipangkas secara sekaligus.

"Ajukan saja (perda yang menghambat), bareng-bareng pangkas, sehingga bapak ibu semuanya bisa bekerja lebih cepat, lincah, fleksibel terhadap situasi perubahan-perubahan nasional maupun perubahan dunia. Ini gunanya itu," ujarnya.

Baca Juga: Presiden Jokowi Buka Musrenbang RPJMN 2020-2024 

Kepala Negara menjelaskan, saat ini regulasi yang ada di Indonesia mencapai 42 ribu. Hal ini yang menurutnya membuat gerak pemerintah menjadi terhambat ketika akan melakukan suatu keputusan.

"Kita akan memutuskan apa, diatur oleh 42 ribu regulasi. Bayangkan. Mau ke sana, Pak ada peraturan ini enggak boleh. Mau ke sini, Pak ada peraturan ini enggak boleh. Mau apa kita? Diam saja. Enggak mau saya. Ditinggal benar kita oleh negara-negara lain," ujarnya.

Pemerintah juga hendak menyederhanakan birokrasi menjadi lebih ramping dan fleksibel. Salah satu caranya, yaitu dengan pemangkasan eselon III dan IV dan diganti dengan kecerdasan buatan artificial intelligence.

"Nanti dengan big data yang kita miliki, dengan jaringan yang kita miliki, memutuskan jadi cepat sekali kalau kita pakai AI. Tidak bertele-tele, tidak muter-muter. Ini bukan barang yang sulit, barang yang mudah dan memudahkan kita untuk memutuskan sebagai pimpinan di daerah maupun di nasional. Tapi juga perlu saya sampaikan ini tidak akan mengurangi income dan pendapatan dari yang terkena pemangkasan. Jangan ada yang khawatir mengenai ini," ujarnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini