nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Gerindra: Tak Ada Korelasi antara Hukuman Mati dengan Penurunan Angka Korupsi

Fahreza Rizky, Jurnalis · Minggu 15 Desember 2019 20:30 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 12 15 337 2142174 gerindra-tak-ada-korelasi-antara-hukuman-mati-dengan-penurunan-angka-korupsi-L3i2VrpcTz.jpg Supratman Andi Agtas (foto: Sindo)

JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Supratman Andi Agtas menilai hukuman mati bagi koruptor tidak akan memberi efek jera, serta tidak menurunkan praktik rasuah di Indonesia.

"Tidak ada efek jera, kita lihatlah contohnya di KPK untuk hukuman maksimal enggak usah hukuman mati, KPK indeks persepsi kita turun," kata dia dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (15/12/2019).

Baca Juga: Amnesty International: Hukuman Mati Tak Menimbulkan Jera bagi Koruptor 

"Bahkan beberapa tahun ini kita mengalami tren kenaikan tapi bukan berarti KPK gagal. KPK sudah maksimal tapi sistem kita, bisa pecahkan bersama bangsa Pemerintah, DPR, KPK, Yudisial, dilakukan termasuk teman-teman masyarakat sipil. Bisa dilakukan, arah pemberantasan," sambung Supratman.

Ilustrasi (foto: Shutterstock) 

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu mengaku tidak anti hukuman mati. Tetapi, ia melihat penerapan eksekusi di berbagai negara rupanya tidak mengurangi penuranan angka korupsi.

"Dari pengalaman negara-negara termasuk kita, bahwa ternyata penjatuhan hukuman berat itu juga tidak ada korelasinya saat ini terhadap penurunan angka korupsi," ucap Supratman.

Lebih lanjut, ia menilai ucapan Presiden Jokowi yang membuka peluang hukuman mati bagi koruptor tidak salah. Namun di sisi lain, Supratman melihat Kepala Negara justru memberikan grasi kepada terpidana kasus korupsi Annas Maamun. Dengan demikian, dua pernyataan Jokowi tersebut menjadi saling berhadapan dan memantik berbagai tafsir.

"Di satu sisi beliau memberikan grasi, dan di satu sisi hukuman maksimal. Tapi kan secara konstitusional Presiden memiliki kewenangan itu. Itu tidak salah. Tetapi kepada masyarakat jadi menimbulkan tafsir," tandas Supratman.

Baca Juga: Pimpinan KPK Tak Ingin Terjebak Retorika Hukuman Mati untuk Koruptor 

Sekadar informasi, Presiden Jokowi membuka peluang menghukum mati koruptor apabila rakyat menghendaki. Hal itu diutarakan Jokowi saat berdialog dengan seorang pelajar SMKN 57 Jakarta bertepatan dengan Hakordia 2019.

"Ya, bisa saja kalau jadi kehendak masyarakat," ucap Jokowi. "Itu yang pertama kehendak masyarakat. Kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU Pidana, UU Tipikor itu dimasukkan." (fid)

(sal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini