nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pimpinan KPK Tak Ingin Terjebak Retorika Hukuman Mati untuk Koruptor

Fahreza Rizky, Jurnalis · Minggu 15 Desember 2019 14:04 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 12 15 337 2142119 pimpinan-kpk-tak-ingin-terjebak-retorika-hukuman-mati-untuk-koruptor-geOQ2Xseki.jpg Saut Situmorang. (Foto: Okezone.com/Arie Dwi Satrio)

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang tak ingin terjebak dengan retorika hukuman mati bagi koruptor. Menurut dia, pemberantasan praktik rasuah harus dilakukan secara komprehensif.

Saut mengatakan, peluang hukum mati bagi koruptor sudah ada dalam Pasal 2 Ayat 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, ia melihat penerapannya saat ini jalan di tempat karena ruwetnya syarat yang harus dipenuhi.

"Jadi kalau kita mau menjawab pertanyaan hukuman mati, kita harus menjawab seperti apa, kita harus menyelesaikan secara komprehensif, integral, sustainable, jangan terjebak di retorika itu," katanya dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (15/12/2019).

Saut menilai wacana hukuman mati bagi koruptor yang kekinian muncul lagi hanyalah retorika belaka. Sebab, aturan hukum yang mengatur itu sebetulnya sudah ada. Saut lalu berbicara tentang pemberantasan korupsi yang obyektif.

"Of course KPK tidak boleh memberantas korupsi karena enggak suka, dendam, benci. Kalau Pasal 2 (UU Tipikor) harus digunakan juga kita enggak bisa kenakan itu kalau tidak memenuhi syarat tertentu," ucapnya.

Saut Situmorang. (Foto: Okezone.com/Heru Haryono)

Saut menambahkan, penyidik, penuntut hingga pimpinan di KPK selalu mendiskusikan terlebih dahulu jika ingin menuntut terpidana korupsi dengan hukuman tertentu, apalagi dengan hukuman mati. Lembaga antirasuah pasti mempertimbangkan berbagai hal sebelum menuntut pelaku.

"Kalau dia sudah menyesal, mengakui perbuatannya, juga ada justice collaborator, jadi jangan sekali-kali kita memberantas korupsi dengan seolah benci dengan rakyat kita sendiri," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi membuka peluang menghukum mati koruptor apabila rakyat menghendaki. Hal itu diutarakan Jokowi saat berdialog dengan seorang pelajar SMKN 57 Jakarta bertepatan dengan Hakordia 2019.

"Ya, bisa saja kalau jadi kehendak masyarakat," ucap Jokowi. "Itu yang pertama kehendak masyarakat. Kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU Pidana, UU Tipikor itu dimasukkan,” ujar Jokowi.

Aturan yang memungkinkan hukuman mati bagi koruptor tertuang dalam Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 Ayat 1 UU Tipikor berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonornian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar."

Pasal 2 Ayat 2 UU Tipikor berbunyi: "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan."

Frasa 'keadaan tertentu' yang dimaksud Pasal 2 Ayat 2 UU Tipikor ialah alasan pemberatan pidana bagi pelaku. Keadaan tertentu tersebut misalnya apabila ada dana yang ditilap bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam, penanggulangan krisis ekonomi, dan lain sebagainya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini