nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

LPSK Minta Jokowi Teken Revisi PP Kompensasi Korban Terorisme

Sarah Hutagaol, Jurnalis · Jum'at 13 Desember 2019 19:11 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 12 13 337 2141685 lpsk-minta-jokowi-teken-revisi-pp-kompensasi-korban-terorisme-hZ0T0Doy5v.jpg Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo (Foto: Okezone/Sarah Hutagaol)

JAKARTA - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Hasto Atmojo Suroyo minta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera meneken revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban.

Menurut Hasto, hal tersebut perlu dilakukan agar kompensasi atau ganti rugi juga bisa diberikan kepada para korban tindak pidana terorisme yang terjadi di masa lalu.

"Kami harapkan revisi PP ini segera selesai dan disahkan, sehingga pembayaran kompensasi dari LPSK kepada para korban segera bisa dilakukan," ucap Hasto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2019).

Baca Juga: Pelajar Pelaku Teror ke Purnawirawan TNI Belajar Buat Peledak dari Youtube 

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, ia menilai sudah cukup progresif melindungi para korban.

Ilustrasi

Kendati demikian, secara aturan ini perlu diturunkan lagi melalui PP, agar dapat menjangkau korban secara menyeluruh.

PP Nomor 7 Tahun 2018 pada 1 Maret 2018 itu sendiri memang sudah ditandatangani Presiden Jokowi sejak 1 Maret 2019. Namun, aturan ini perlu direvisi agar bisa menjangkau korban tindak pidana terorisme di masa lalu.

"Saya dengar sebenarnya revisi sudah selesai dan sudah ada di meja presiden. Tinggal menunggu tanda tangan saja," ujarnya.

Baca Juga: Polisi Diminta Waspada Aksi Terorisme saat Amankan Libur Nataru 

Hingga saat ini, Hasto mengatakan baru bisa membantu meloloskan kompensasi bagi korban terorisme yang terjadi sejak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 terbit. Data LPSK menyebutkan, telah melayani sebanyak 489 orang dengan berbagai macam jenis pelayanan, di antaranya hingga kini terdapat 50 orang yang mendapatkan kompensasi untuk korban tindak pidana terorisme.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini