nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Parpol Diminta Patuhi Putusan MK Soal Napi Korupsi Ikut Pilkada

Fahreza Rizky, Jurnalis · Jum'at 13 Desember 2019 06:29 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 12 13 337 2141340 parpol-diminta-patuhi-putusan-mk-soal-napi-korupsi-ikut-pilkada-aaSQFSk5no.jpg Foto Ilustrasi Okezone

JAKARTA - Partai politik diminta patuh dan tunduk terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa mantan terpidana korupsi diberi jeda waktu lima tahun untuk ikut Pilkada.

Selain partai politik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga diminta segera merevisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pencalonan Pilkada, yang tidak melarang mantan napi korupsi mencalonkan diri.

"Ketika MK memutuskan ada jeda lima tahun bagi mantan napi korupsi bisa maju dalam Pilkada, maka parpol harus patuh dan tunduk. Tak mungkin parpol main-main. Karena bisa melanggar UU," kata pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin kepada Okezone, Jumat (13/12/2019).

 pilkada

"KPU harus patuh pada putusan MK. Karena putusan MK itu kan menguji UU. UU lebih tinggi dari PKPU. Jadi KPU wajib merevisi dan menyesuaikan," sambung dia.

Ujang menegaskan, partai politik semestinya tertib dalam pemberantasan korupsi. Dia mengingatkan agar parpol tidak mencalonkan orang yang bermasalah, termasuk eks napi korupsi di pesta demokrasi tahun depan.

"Parpol harusnya ikut tertib dalam pemberantasan korupsi. Jangan mencalonkan orang-orang yang bermasalah. Termasuk eks napi korupsi," tukas Ujang.

Sekadar informasi, KPU telah menerbitkan PKPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pencalonan Pilkada. Dalam beleid itu, penyelenggara pemilu tidak melarang mantan terpidana korupsi mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Pasal 4 huruf h PKPU 18/2019 mengatur Warga Negara Indonesia (WNI) yang bisa mencalonkan diri di Pilkada bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak. Sedangkan aturan larangan bagi bekas napi korupsi tidak tertera di dalamnya.

Kendati demikian, KPU menyerahkan larangan mantan terpidana korupsi mencalonkan diri kepada partai politik. Parpol diimbau menyeleksi bakal calon mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi.

Tak lama setelah PKPU 18/2019 keluar, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan atas Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang digugat elemen masyarakat sipil.

Dalam putusannya, MK menerima sebagian permohonan judicial review pasal yang mengatur tentang pencalonan mantan narapidana itu. MK memutuskan memberi jangka waktu bagi seorang mantan napi untun mencalonkan diri di Pilkada, yakni lima tahun setelah menjalani pidana penjara. (wal)

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini