nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kemenkumham Siapkan Protokol Perlindungan Cagar Budaya Jika Terjadi Konflik Bersenjata

Sarah Hutagaol, Jurnalis · Kamis 12 Desember 2019 23:29 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 12 12 337 2141309 kemenkumham-siapkan-protokol-perlindungan-cagar-budaya-jika-terjadi-konflik-bersenjata-Ks9I51HQwk.jpg Ilustrasi

JAKARTA - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengungkapkan Pemerintah Indonesia sedang mencoba untuk meratifikasi atau mengadopsi Protokol II Tahun 1999 tentang Pelindungan Dipertinggi Terhadap Cagar Budaya Pada Masa Konflik Bersenjata.

Protokol ini berisi perlindungan cagar budaya jika Indonesia suatu saat nanti ada dalam konflik bersenjata. Protokol ini sebenarnya diadaptasi dari Protocol To The Hague Convention Of 1954 For The Protection Of Cultural Property In The Event Of Armed Conflict, The Hague, 26 March 1999.

Protokol tersebut ada dalam program kerja Panitia Tetap Hukum Humaniter (Pantap) Indonesia. Hukum Humaniter sendiri merupakan hukum internasional yang atas nama kemanusiaan dibuat untuk membatasi akibat dari konflik bersenjata suatu negara.

Ilustrasi

Selain meraftifikasi protokol cagar budaya, Pantap juga menjelaskan posisi Indonesia dalam penerapan Hukum Humaniter Internasional (HHI) di The 33rd International Conference of the Red Cross and Red Crescent atau Konferensi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yang diselenggarakan pada 9 hingga 12 Desember 2019 di Jenewa, Swiss.

Pada konfrensi tersebut, perwakilan Indonesia yang tergabung dalam Pantap Indonesia menyampaikan posisi Pemerintah Indonesia tentang relevansi HHI pada saat ini maupun di masa depan.

Selain itu, Pantap Indonesia juga siap melakukan proses digitalisasi diseminasi HHI dan kajian terhadap isu-isu kontemporer HHI.

“Digitalisasi diseminasi HHI bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin mengetahui HHI dan salah satu upaya diseminasi HHI yang dilakukan Indonesia dengan menjangkau masyarakat luas, tidak hanya institusi pemerintah dan militer sebagaimana selama ini telah dilakukan dengan intensif,” kata perwakilan Pantap Indonesia, Azharuddin yang juga menjabat sebagai Plt Kasubdit Hukum Internasional Direktorat Otoritas Pusat Hukum Internasional (Dir OPHI) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkumham.

Capaian dan program kerja yang disampaikan Pantap Indonesia mendapatkan tanggapan dari International Committee of the Red Cross (ICRC) atau Komite Palang Merah Internasional.

Pihak ICRC Pusat menyatakan dukungannya terhadap program kerja Pantap Indonesia di bidang digitalisasi diseminasi HHI yang sejalan dengan salah satu program utama ICRC saat ini di ranah Komite Nasional HHI yaitu pembangunan Online Community for National Committees and Similar Entities on International Humanitarian Law.

Selain itu, ICRC menyatakan siap membantu Indonesia melalui consultation meeting maupun technical assistance dalam proses pembuatan website Pantap Indonesia.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini