nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Wacana Hukuman Mati untuk Koruptor, DPR: Bagus, Tapi...

Fahreza Rizky, Jurnalis · Kamis 12 Desember 2019 07:16 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 12 12 337 2140887 wacana-hukuman-mati-untuk-koruptor-dpr-bagus-tapi-GFwXlh3lED.jpg Foto Ilustrasi shutterstock

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Dimyati Natakusumah menilai wacana hukuman mati bagi koruptor yang diungkapkan Presiden Jokowi saat peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2019 bagus. Namun menurut dia untuk sampai pada tahap penerapannya perlu kajian mendalam.

“Intinya bagus tapi harus dikaji, panjang sekali (prosesnya),” katanya saat berbincang dengan Okezone, Kamis (12/12/2019).

 Baca juga: PDIP Serahkan Wacana Hukuman Mati Koruptor pada Masyarakat

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berkata, kajian mendalam dibutuhkan agar penerapan hukuman mati tidak salah sasaran. Perlu dibuat suatu batasan khusus atau klasifikasi mengenai tindakan koruptif seperti apa yang bisa diganjar hukuman mati.

“Jadi harus dikaji secara mendalam, nggak gampang. Mau membunuh orang kan tugas malaikat Izrail. Yang residivis, atau korupsinya ada nilainya di atas sekian miliar itu bisa,” ucap Dimyati.

Baca juga: Tolak Hukuman Mati untuk Koruptor, ICW Sebut Banyak Cara Buat Jera

Sekadar informasi, Presiden Jokowi membuka peluang menghukum mati koruptor apabila rakyat menghendaki. Hal itu diutarakan Jokowi saat berdialog dengan seorang pelajar SMKN 57 Jakarta bertepatan dengan Hakordia 2019.

"Ya, bisa saja kalau jadi kehendak masyarakat," ucap Jokowi. "Itu yang pertama kehendak masyarakat. Kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU Pidana, UU Tipikor itu dimasukkan."

Aturan yang memungkinkan hukuman mati bagi koruptor tertuang dalam Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 Ayat 1 UU Tipikor berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonornian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar."

Pasal 2 Ayat 2 UU Tipikor berbunyi: "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan."

Frasa 'keadaan tertentu' yang dimaksud Pasal 2 Ayat 2 UU Tipikor ialah alasan pemberatan pidana bagi pelaku. Keadaan tertentu tersebut misalnya apabila ada dana yang ditilap bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam, penanggulangan krisis ekonomi, dan lain sebagainya.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini