nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Bupati Nonaktif Muara Enim Bakal Segera Diadili Terkait Suap Proyek PUPR

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Rabu 11 Desember 2019 19:47 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 12 11 337 2140792 bupati-non-aktif-muara-enim-bakal-segera-diadili-terkait-suap-proyek-pupr-tUZsR6zG0S.jpg Ilustrasi

JAKARTA - Bupati Muara Enim nonaktif, Ahmad Yani (AY) dan Kabid Pembangunan Jalan Muara Enim nonaktif, Elfin Muhtar (EM) akan segera diadili terkait kasus dugaan suap pengurusan sejumlah proyek pada Dinas PUPR. Keduanya akan diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang.

Hal itu sejalan dengan telah dirampungkannya berkas penyidikan Ahmad Yani serta Elfin Muhtar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan serta melimpahkan berkas penyidikan keduanya ke tahap 2 atau tahap penuntutan pada hari ini.

"Hari ni dilakukan pelimpahan berkas, barang bukti dan tersangka AY (Bupati Kabupaten Muara Enim) dan EM (Kepala Bidang pembangunan jalan dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim," ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah melalui pesan singkatnya, Rabu (11/12/2019).

Bupati Muara Enim nonaktif, Ahmad Yani

Sejauh ini, kata Febri, pihaknha sudah sudah melakukan pemeriksaan terhadap 62 orang saksi yang terdiri dari unsur, Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim; Wakil Bupati Muara Enim atau Plh Bupati Muara Enim; dan Tenaga Ahli Fraksi PAN DPR RI.

Kemudian Plt Kadis PUPR Kabupaten Muara Enim; Sekretaris Dinas PUPR; Ajudan Bupati Muara Enim; Notaris; pihak Swasta; serta Pegawai Honorer.

Baca Juga: Kena OTT KPK, Bupati Muara Enim Punya Harta Rp4,7 Miliar

Sebelumnya, KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait kasus dugaan suap sejumlah proyek di Dinas PUPR Muara Enim. Tiga tersangka itu yakni, Bupati Muara Enim, Ahmad Yani; Kabid Pembangunan Jalan di Dinas PUPR Muara Enim, Elfin Muhtar; dan pihak swasta, Robi Okta Fahlefi.

Ahmad Yani diduga menerima suap sekira Rp13,9 miliar dari Robi Fahlefi. Suap itu diduga berkaitan dengan 16 paket pekerjaan di Kabupaten Muara Enim yang dimenangkan oleh perusahaan Robi. Ahmad Yani meminta bantuan kepada Elfin Muhtar agar proyek PUPR diberikan ke Robi.

Atas perbuatannya, Yani dan Elfin Muhtar disangkakan melanggar pasal Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Robi disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini