nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

AJI Nilai Indeks Kebebasan Pers di Indonesia Memburuk

Debrinata Rizky, Jurnalis · Selasa 10 Desember 2019 20:30 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 12 10 337 2140334 aji-nilai-indeks-kebebasan-pers-di-indonesia-memburuk-tX64UIQjTg.JPG Foto: Okezone.com

JAKARTA - Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Abdul Manan menilai Indeks Kebebasan Pers (IKP) di Indonesia semakin memburuk pada 2019, dikarenakan adanya kekerasan jurnalis dalam setahun terakhir.

"Kalau kita lihat Indeks Kebebasan Pers kita tahun ini (peringkat) 124, walaupun indeks yang dibuat oleh Dewan Pers tahun ini lebih baik dari pada tahun 2018," kata Abdul Manan dalam Seminar Nasional "HAM, Kebebasan Pers Perlindungan dan Keselamatan Jurnalis di Indonesia" di Jakarta, Selasa (10/12/2019).

 Baca juga: Dewan Pers Kecam Oknum Aparat yang Halangi Kerja Wartawan

Namun, menurutnya Indeks Kebebasan Pers tahun ini memburuk karena ada dua kasus kekerasan pada jurnalis sepanjang tahun. Contohnya kerusuhan yang terjadi di depan Gedung Bawaslu pada 21-22 Mei 2019, karena hasil Pilpres yang mengakibatkan beberapa jurnalis menjadi korban kekerasan.

Abdul Manan mengatakan, dari 15 laporan kekerasan terhadap wartawan, sembilan kasus di antaranya dilakukan oleh polisi berupa perusakan alat liputan atau pelarangan meliput.

"Belasan kasus kekerasan terhadap wartawan juga terjadi saat demonstrasi mahasiswa pada 23-30 September 2019 lalu. Belum lagi tiga kasus kekerasan terhadap wartawan di Makassar hingga pelarang peliputan di Jayapura," sambungnya.

 Baca juga: Banyak Jurnalis Jadi Korban Kekerasan Polisi saat Liput Demo, IJTI Desak Reformasi Polri

Sementara itu, Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam mengatakan, peran jurnalis harus dilindungi dari serangan dalam bentuk apapun dan Komnas HAM berkordinasi dengan Kepolisian untuk membuat kesepakatan bersama tentang mekanisme perlindungan pembela HAM termasuk jurnalis.

"Kerja jurnalis esensinya mereka mempunyai fungsi untuk penyambung informasi ke masyarakat yang tak bisa dibatasi, jika ada sesuatu yang ditutupi dan diatur-atur bagaimana mereka bekerja untuk kebutuhan informasi masyarakat," tegas Choirul Anam.

Ia juga meminta kepada pihak berwenang untuk menindaklanjuti kekerasan HAM yang terjadi kepada jurnalis.

"Karena bagi kami teman-teman jurnalis maupun yang lain (pembela HAM), jika terjadi kekerasan tidak dilakukan dengan cepat penanganannya akan susah. Dengan adanya teman-teman jurnalis kita tidak akan dapat kebenaran," pungkasnya.

Perlu diketahui sebelumnya, setidaknya ada 42 kasus kekerasan terhadap pekerja media terjadi sejak Mei 2018 hingga Mei 2019. Peristiwa yang dikategorikan sebagai kekerasan itu meliputi pengusiran, kekerasan fisik, hingga pidana terkait karya jurnalistik.

Memang, jumlah kekerasan ini lebih sedikit jika dibandingkan dengan periode Mei 2017 hingga Mei 2018 yang mencapai 75 kasus. Akan tetapi, sepanjang 2018 hingga memasuki 2019 jenis kekerasan beragam dan bertambah.

Dalam setahun terkahir, jenis kekerasan di ranah digital juga meningkat dan mulai mengkhawatirkan. Sehingga ancaman pemidanaan karya jurnalistik menggunakan pasal dalam UU ITE.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini