nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Komnas HAM Tolak Hukuman Mati Pelaku Kejahatan, Termasuk Koruptor

Fahreza Rizky, Okezone · Selasa 10 Desember 2019 16:17 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 12 10 337 2140258 komnas-ham-tolak-hukuman-mati-pelaku-kejahatan-termasuk-koruptor-DqQ5wj0kZ5.jpg Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik (foto: Sindo)

JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menolak penerapan hukuman mati, terhadap pelaku tindak pidana umum maupun extra ordinary crime. Hal tersebut dikatakan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik untuk merespons isu hukuman mati kepada koruptor.

"Komnas tidak pernah berubah sikapnya, kita menolak hukuman mati. Paling tinggi kaitannya bagaimana kita bisa membangun peradaban. Dari sisi pragmatis juga tidak ada bukti statistik bahwa hukuman mati mengurangi tingkat tindak pidana extra ordinary crime," kata Taufan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

 Baca juga: Jokowi Buka Peluang Hukum Mati Koruptor, DPR: Ini Peringatan Keras!

Taufan menuturkan, penerapan hukuman mati sudah mulai ditinggalkan oleh berbagai negara. Pasalnya, tidak ada hubungannya antara hukuman mati dengan berkurangnya tingkat kejahatan tersebut.

"Komnas beberapa kali ikut konfrensi Internasional, mereka kampanye soal menolak hukuman mati, dan mereka buka statistik secara global kalau gak ada hubungannya," jelas dia.

 Hukuman mati

"Lebih dari itu, kita ajak semua pihak agar bisa membangun nilai peradaban yang lebih tinggi. Bukan kalau ada orang bersalah kita jadi balas dendam, nyawa dibalas nyawa," sambung Taufan.

Sekadar informasi, Presiden Jokowi membuka peluang menghukum mati koruptor apabila rakyat menghendaki. Hal itu diutarakan Jokowi saat berdialog dengan seorang pelajar SMKN 57 Jakarta.

 Baca juga: Pernyataan Jokowi soal Hukuman Mati Koruptor Dinilai Akan Disambut Antusias Masyarakat

"Ya, bisa saja kalau jadi kehendak masyarakat. Itu yang pertama kehendak masyarakat. Kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU Pidana, UU Tipikor itu dimasukkan," kata Jokowi.

Aturan yang memungkinkan hukuman mati bagi koruptor tertuang dalam Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 Ayat 1 UU Tipikor berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonornian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar."

Pasal 2 Ayat 2 UU Tipikor berbunyi: "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan."

Frasa 'keadaan tertentu' yang dimaksud Pasal 2 Ayat 2 UU Tipikor ialah alasan pemberatan pidana bagi pelaku. Keadaan tertentu tersebut misalnya apabila ada dana yang ditilap bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam, penanggulangan krisis ekonomi, dan lain sebagainya.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini