nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

MK Berikan Catatan terhadap Gugatan UU KPK yang Diajukan Agus Rahardjo Cs

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Senin 09 Desember 2019 19:19 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 12 09 337 2139877 mk-berikan-catatan-terhadap-gugatan-uu-kpk-yang-diajukan-agus-rahardjo-cs-htb56Ejur1.JPG Foto Ilustrasi

Karenanya ia juga menanyakan kedudukan Agus Rahardjo, Saut Situmorang dan Laode M. Syarief apabila nantinya sudah tak bertugas lagi di KPK per Desember ini.

ÔÇťApakah mau mengambil posisi sebagai pimpinan KPK atau kemudian jadi perseorangan warga negara saja? Sebab kalau sekarang memposisikan sebagai pimpinan KPK, tiba-tiba itu bisa ditarik pimpinan KPK baru nantinya yang khusus orang yang mendalilkan sebagai pimpinan," tanyanya.

Tidak sampai disitu, para pemohon dalam permohoannya juga harus menjelaskan kerugian konstitusi yang dialami sehingga mengugat UU tersebut. Jika tidak, kuasa hukum justru terbebani untuk membuktikan kerugian konstitusional saat persidangan. Sehingga permohonan bisa berhenti di legal standing saja.

"Kalau mau berbanyak-banyak tidak masalah sepanjang kuasa hukum menjelaskan kerugian konstitusional dari para prinsipal itu karena kalau dicantumkan perorangan, masing-masing orang harus dijelaskan secara berbeda apa kerugian konstitusionalnya sehingga menjadi pemohon," ujar Saldi.

Hakim Saldi turut mendorong agar pemohon dapat menyusun permohonannya sesuai dengan konstruksi undang-undang yang ideal. Karena pengugat harus menjelaskan alasan mereka meminta provisi.

"Itu harus juga ditawarkan. Apa tawaran yang disampaikan pemohon kepada mahkamah, karena mahkamah selama ini hampir tidak pernah mau mengambulkan permohonan kalau berimplikasi ada kekosongan hukum," jelas Saldi.

Sementara itu, Ketua MK Arief Hidayat menjelaskan pihaknya bakal memberikan kesempatan selama 14 hari kepada Agus Rahardjo Cs guna memperbaiki permohonan judicial review UU KPK Nomor 19 Tahun 2019.

Menurut Arief, kesempatan tersebut diberikan berdasar aturan undang-undang dan Peraturan MK atau PMK. Sehingga Agus Rahardjo Cs diberikan kesempatan paling lamat tanggal 23 Desember.

"Maka perbaikan paling lambat akan kita terima pada hari Senin, 23 Desember 2019 pada pukul 14.00 WIB," tutur Arief.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini