nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

MK Berikan Catatan terhadap Gugatan UU KPK yang Diajukan Agus Rahardjo Cs

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Senin 09 Desember 2019 19:19 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 12 09 337 2139877 mk-berikan-catatan-terhadap-gugatan-uu-kpk-yang-diajukan-agus-rahardjo-cs-htb56Ejur1.JPG Foto Ilustrasi

JAKARTA - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan catatan kepada permohonan judicial review Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dimana uji formil para pemohon diantaranya adalah tiga pimpinan KPK yaitu Agus Rahardjo, Saut Situmorang dan Laode M. Syarief.

Hakim konstitusi Saldi Isra mengatakan, terdapat beberapa catatan yang diberikan pihaknya. Seperti banyaknya jumlah pemohon dan kuasa hukum yang diajukan. Setidaknya ada 13 pemohon termasuk tiga pimpinan KPK dan 39 kuasa hukum.

 Baca juga: Sidang Perdana di MK, Agus Rahardjo Cs Anggap UU KPK Cacat Formil & Prosedural

Karena itu, Saldi menyarankan agar pemohon dapat mempertimbangkan jumlah yang banyak tersebut dan dipastikan siapa saja yang bersedia mendedikasikan untuk mejalani judicial review.

“Jadi dipastikan betul, siapa yang mau mendedikasikan waktunya untuk kegiatan ini,” jelas Saldi di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2019).

 Baca juga: Soal Perppu, Jokowi : Kalau Sudah Ada Pimpinan KPK Baru dan Dewas Dievaluasi

Saldi turut menyoroti permasalahan legal standing yang diajukan pemohon. Dia mengingatkan semakin banyak pemohon yang ikut, maka kuasa hukum harus bisa menjelaskan legal standing para penggugat.

"Nanti kan repotnya dibungkus dengan kalimat sederhana, tapi tidak mencerminkan kenapa orang-orang yang jadi pemohon memenuhi syarat legal standing," tutur Saldi.

Karenanya ia juga menanyakan kedudukan Agus Rahardjo, Saut Situmorang dan Laode M. Syarief apabila nantinya sudah tak bertugas lagi di KPK per Desember ini.

“Apakah mau mengambil posisi sebagai pimpinan KPK atau kemudian jadi perseorangan warga negara saja? Sebab kalau sekarang memposisikan sebagai pimpinan KPK, tiba-tiba itu bisa ditarik pimpinan KPK baru nantinya yang khusus orang yang mendalilkan sebagai pimpinan," tanyanya.

Tidak sampai disitu, para pemohon dalam permohoannya juga harus menjelaskan kerugian konstitusi yang dialami sehingga mengugat UU tersebut. Jika tidak, kuasa hukum justru terbebani untuk membuktikan kerugian konstitusional saat persidangan. Sehingga permohonan bisa berhenti di legal standing saja.

"Kalau mau berbanyak-banyak tidak masalah sepanjang kuasa hukum menjelaskan kerugian konstitusional dari para prinsipal itu karena kalau dicantumkan perorangan, masing-masing orang harus dijelaskan secara berbeda apa kerugian konstitusionalnya sehingga menjadi pemohon," ujar Saldi.

Hakim Saldi turut mendorong agar pemohon dapat menyusun permohonannya sesuai dengan konstruksi undang-undang yang ideal. Karena pengugat harus menjelaskan alasan mereka meminta provisi.

"Itu harus juga ditawarkan. Apa tawaran yang disampaikan pemohon kepada mahkamah, karena mahkamah selama ini hampir tidak pernah mau mengambulkan permohonan kalau berimplikasi ada kekosongan hukum," jelas Saldi.

Sementara itu, Ketua MK Arief Hidayat menjelaskan pihaknya bakal memberikan kesempatan selama 14 hari kepada Agus Rahardjo Cs guna memperbaiki permohonan judicial review UU KPK Nomor 19 Tahun 2019.

Menurut Arief, kesempatan tersebut diberikan berdasar aturan undang-undang dan Peraturan MK atau PMK. Sehingga Agus Rahardjo Cs diberikan kesempatan paling lamat tanggal 23 Desember.

"Maka perbaikan paling lambat akan kita terima pada hari Senin, 23 Desember 2019 pada pukul 14.00 WIB," tutur Arief.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini