nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ma'ruf Amin: Pemerintah Terus Cari Solusi Selesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Achmad Fardiansyah , Jurnalis · Senin 09 Desember 2019 18:20 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 12 09 337 2139847 ma-ruf-amin-pemerintah-terus-cari-solusi-selesaikan-pelanggaran-ham-masa-lalu-NZpjW69cj4.jpg Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik (kiri) menyerahkan plakat ke Wapres Ma'ruf Amin di sela pameran Hari HAM Sedunia 2019 (Okezone.com/Achmad)

JAKARTA - Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin membuka pameran Hari Hak Asasi Manusia (HAM) 2019 di Gedung Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat. Ma’ruf mengatakan pemerintah berkomitmen menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

"Berkenaan dengan masalah pelanggaran HAM masa lalu, pemerintah tetap memegang komitmen untuk terus berupaya mencari solusi yang terbaik, antara lain melalui kajian-kajian oleh berbagai instansi yang berkompeten," kata Ma’ruf Amin dalam sambutannya, Senin (9/12/2019).

Ma'ruf Amin mengklaim ada beberapa capaian pemerintah dalam penuntasan kasus HAM, meski ada juga yang belum selesai. Tapi dia tak merincikan.

 Hari HAM

"Harus diakui bahwa capaian tersebut ada yang sudah dapat diselesaikan dan ada juga yang belum," ucapnya.

Ma’ruf Amin menyebutkan Indonesia berperan aktif dalam rangka peningkatan kualitas penuntasan kasus HAM maupun pelindungan HAM. Hal itu, menurutnya, membuat Indonesia dipercaya menjadi anggota Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022 merupakan bukti kuatnya kepercayaan masyarakat internasional terhadap komitmen dan kebijakan Indonesia di bidang HAM," ujarnya.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, Indonesia masih diramaikan dengan persoalan intoleransi, diskriminasi dan ekstremisme dengan kekerasan yang mengancam pelanggaran terhadap HAM.

"Pelanggaran HAM makin berat, konflik agaria dan sumber daya alam, dan tak kalah pentingnya adalah persoalan intoleransi, diskriminasi, dan ekstremisme dengan kekerasan yang bisa mengganggu pembangunan ekonomi dan politik kita saat ini maupun masa depan," tuturnya.

Ahmad meminta pemerintah untuk menempatkan HAM sebagai indikator utama dalam kerangka NKRI. Dia juga meminta pemerintah memperkuat Komnas HAM secara kelembagaan.

"Yang tidak kalah pentingnya adalah penguatan kelembagaan Komnas HAM, baik dari sisi mandat fungsi wewenang maupun sarana dan prasarana," tutupnya. (sal)

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini