nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Gerindra Janji Tak Calonkan Eks Napi Korupsi di Pilkada

Fahreza Rizky, Jurnalis · Senin 09 Desember 2019 18:12 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 12 09 337 2139845 gerindra-janji-tak-calonkan-eks-napi-korupsi-di-pilkada-is5HRMA5up.jpg Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani. (Foto : Okezone.com/Fahreza Rizky)

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menjamin partainya tidak akan mencalonkan eks terpidana korupsi di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Hal itu dikatakan Muzani untuk menanggapi terbitnya Peraturan KPU (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019, yang tidak melarang eks napi korupsi maju dalam Pilkada.

"Kita akan lakukan itu, kita akan ikhtiarkan itu. Karena proses penetapan kewenangan bupati, wakil bupati, wali kota, gubernur itu kan ada di kami di pusat," katanya usai menghadiri Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2019 di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019).

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu berpendapat, calon kepala daerah sebaiknya terhindar dari berbagai stigma ataupun keterlibatan dugaan korupsi. Karena itu, Gerindra akan melakukan fit and proper test terhadap bakal calon yang mendaftar untuk maju di Pilkada.

Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani. (Foto : Okezone.com/Harits Tryan Akhmad)

"Kita akan lakukan fit and proper test secara ketat supaya bisa menghindari. Kalau ada pemimpin yang baik dan bersih, kenapa mesti mengambil pemimpin yang memiliki catatan dan ingatannya begitu jelas di masyarakat," tutur Muzani.

Sebagaimana diberitakan, KPU tidak melarang mantan terpidana korupsi mencalonkan diri di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Aturan itu tertuang dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2019.

Pasal 4 huruf h PKPU 18/2019 mengatur Warga Negara Indonesia (WNI) yang bisa mencalonkan diri di Pilkada bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak. Sedangkan aturan larangan bagi bekas napi korupsi tidak tertera di dalamnya.

"Bukan Mantan Terpidana bandar narkoba dan bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak," demikian bunyi Pasal 4 huruf h PKPU Nomor 18 Tahun 2019.

Kendati demikian, KPU menyerahkan larangan mantan terpidana korupsi mencalonkan diri kepada partai politik. Parpol diimbau menyeleksi bakal calon mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi.

Hal yang sama juga diatur bagi bakal calon perseorangan. Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 3A angka (3) dan (4) PKPU Nomor 18 Tahun 2019.

ilustrasi (Dok Okezone)

Pasal 3A angka (3) berbunyi: "Dalam seleksi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi."

Baca Juga : Ketimbang Larang Eks Napi Ikut Pilkada, KPU Sebaiknya Umumkan Rekam Jejak Calon di TPS

Pasal 3A angka (4) berbunyi: "Bakal calon perseorangan yang dapat mendaftar sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota diutamakan bukan mantan terpidana korupsi."

Baca Juga : Ketua KPK Prihatin Mantan Napi Korupsi Boleh Maju Pilkada

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini