nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

4 Pesan Jokowi di Hari Antikorupsi Sedunia, Terakhir Terkait OTT KPK

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Senin 09 Desember 2019 13:28 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 12 09 337 2139679 4-pesan-jokowi-di-hari-antikorupsi-sedunia-terakhir-terkait-ott-kpk-sJTRfKEEPs.jpg Jokowi saat menghadiri Hari Antikorupsi Sedunia di SMKN 57 Jakarta. (Foto: Okezone.com/Fakhrizal Fakhri)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan empat pesannya dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia). Pesan disampaikan Jokowi saat menghadiri acara Hakordia di SMKN 57 Jakarta.

Pertama, Pemerintah ingin sistem pencegahan diperkuat guna mencegah adanya penyelewangan dan prilaku koruptif. "Pertama pembangunan sistem itu menjadi hal yang sangat penting dalam rangka memberikan pagar-pagar agar penyelewengan itu tidak terjadi," ujar Jokowi, Senin (9/12/2019).

Kedua, Jokowi ingin perubahan dalam ‘rekrutmen politik’. Pasalnya, biaya pencalonan kepala daerah hingga jabatan lainnya sangat besar mengakibatkan pejabat kerap melakukan korupsi.

"Rekrutmen politik proses rekrutmen politik penting sekali jangan sampai rekrutmen politik membutuhkan biaya yang besar, sehingga nanti orang akan tengak-tengok bagaimana pengembaliannya. Itu bahaya," lanjut Jokowi.

(Foto: Okezone.com/Fakhrizal Fakhri)

Sementara, pesan ketiga Jokowi yakni perlunya fokus dalam pemberantasan maupun pencegahan tindak pidana korupsi. Evaluasi dalam persoalan korupsi bisa menghasilkan tindakan konkret dan terukur guna perbaikan sistem.

"Keempat menurut saya OTT (KPK), penindakan perlu tapi setelah penindakan harus ada perbaikan sistem masuk ke instansi, misalnya satu provinsi, ada gubernur ditangkap, setelah ditangkep seharusnya perbaikan sistem masuk ke situ," imbuhnya.

Jokowi mengaku akan segera bertemu dengan Pimpinan KPK yang baru guna menyampaikan perbaikan sistem, seperti yang tertuang dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang sudah disahkan.

"Saya sampaikan, baik menyampaikan perbaikan sistem, baik rekrutmen sistem di politik, yang ketiga mengenai fokus di KPK, apakah perbaikan di sisi eksekutif daerah atau sisi pemerintah pusat atau kepolisian atau kejaksaan. Sehingga harus ditentukan fokusnya, sehingga tidak sporadis, evaluasi sangat perlu," terang dia.

Kepala juga ingin berbicara dengan para pimpinan partai politik guna membahas soal sistem rekrutmen yang murah guna mencegah prilaku korupsi.

"Itu harus dibicarakan dengan partai-partai politik. Sistem rekrutmen politik yang paling murah ini yang perlu dibicarakan," ujarnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini