Perludem Desak DPR Terbitkan UU Pelarangan Eks Napi Korupsi Ikut Pilkada

Fadel Prayoga, Okezone · Senin 09 Desember 2019 07:36 WIB
https: img.okezone.com content 2019 12 09 337 2139509 perludem-desak-dpr-terbitkan-uu-pelarangan-eks-napi-korupsi-ikut-pilkada-EJmthx3Kzq.jpg Direktur Perludem Titi Anggraeni (foto: Okezone)

JAKARTA - Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraeni mendesak DPR agar segera merancang undang-undang yang melarang mantan narapidana korupsi untuk mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah di perhelatan Pilkada 2020.

Sebab, bila larangan itu hanya berbentuk PKPU, maka nantinya rentan digugat, karena pada Undang - Undang (UU) Pilkada Nomor 10 Tahun 2016, tak ada pelarangan bagi eks napi korupsi dalam berkompetisi di pesta demokrasi tersebut.

Baca Juga: KPU Terbitkan Peraturan, Eks Koruptor Bisa Maju Pilkada 

“Beban dan tanggung jawab mengatur ini bukanlah yg utama pada KPU tapi sesungguhnya ada pada pembuat UU. Jadi semestinya dorongan yang besar dan kuat harus kita arahkan pada pembuat UU supaya pada level UU lah hal itu diatur. Ini kan anomali, jisteru KPU yang punya gagasan untuk itu. Semoga publik kita proporsional dalam merespon hal ini,” kata Titi kepada Okezone, Senin (9/12/2019).

Ilustrasi (foto: Shutterstock) 

Menurut dia, keputusan KPU yang meniadakan larangan mantan napi korupsi pada PKPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pencalonan Pilkada, sudah tepat. Sebab, bila tetap memaksakan maka nantinya akan menghambat proses Pilkada 2020.

“PKPU ini kalaupun disahkan, nampaknya pasti diuji ke MA dan Putusan MA pasti mengabulkan permohonan itu. Ini berkaca pada peristiwa saat pileg lalu dimana PKPU yang mengatur hal yang sama juga dibatalkan MA,” ujarnya.

Ia meminta kepada masyarakat untuk menilai persoalan ini secara professional. Sebab, kesalahan ini tidak mutlak murni kesalahan KPU.

“Kita juga harus proporsional. Jangan sampai beban itu kita letakkan sepenuhnya di pundak KPU padahal sesungguhnya, Pembuat UU lah yang paling punya akses kekuasaan dan otoritas untuk bisa mengatur hal itu,” ujarnya.

Baca Juga: Pertimbangan Teknis Dinilai Jadi Alasan KPU Bolehkan Mantan Koruptor Maju Pilkada 

Sebagaimana diketahui, KPU tidak melarang mantan terpidana korupsi mencalonkan diri di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Aturan itu tertuang dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2019.

Pasal 4 huruf h PKPU 18/2019 mengatur Warga Negara Indonesia (WNI) yang bisa mencalonkan diri di Pilkada bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak. Sedangkan aturan larangan bagi bekas napi korupsi tidak tertera di dalamnya.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini