Peneliti CSIS Nilai Alasan Pilkada Dikembalikan ke DPRD Sangat Lemah

Sarah Hutagaol, Okezone · Minggu 08 Desember 2019 19:00 WIB
https: img.okezone.com content 2019 12 08 337 2139407 peneliti-csis-nilai-alasan-pilkada-dikembalikan-ke-dprd-sangat-lemah-I4RK7X9dlU.jpg Peneliti CSIS Arya Fernandes dalam Diskusi Review Politik Akhir Tahun di Jakarta (Foto: Sarah Hutagaol)

JAKARTA - Peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menyebut alasan-alasan yang dikeluarkan pemerintah untuk melakukan pemilihan kepala daerah (pilkada) dikembalikan ke DPRD sangat lemah.

Alasan pertama yang menurutnya lemah adalah mengenai anggaran politik yang dikeluarkan ketika melangsungkan pilkada langsung. Ia menilai ada beberapa hal yang bisa mengurangi biaya, seperti atribut kampanye, iklan, saksi yang difasilitasi oleh KPU.

"Nah, artinya secara diskusi sudah ada usaha-usaha dari regulator kita untuk mengurangi biaya-biaya politik yang timbul dari pilkada," ucap Arya dalam diskusi di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2019).

"Jadi, alasannya bahwa mengembalikan ke DPRD karena alasan biaya kampanye menurut saya lemah dari sisi argumentasi. Karena tadi sudah ada fasilitasi dari negara," tambahnya.

Baca Juga: Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD Dinilai Langkah Mundur 

Ilustrasi Foto: Ist

Lebih lanjut, bagi Arya alasan karena terjadinya konflik politik dikatakan sangat lemah, karena berdasarkan data dari Kemenkopolhukam, konflik yang terjadi di Indonesia banyak ditimbulkan karena hal lain.

"Sumber-sumber konflik yang terjadi di tingkat lokal bukanlah konfilk politik tetapi konflik sumber daya alam. Memang ada ada konflik politik tetapi kan tidak sbesar konflik sumber daya alam," tuturnya.

Adapun yang terakhir mengenai polarisasi yang muncul ketika terjadi kompetisi yang ketat. Arya menilai hal tersebut lemah karena tidak menimbulkan kekacauan, dan selalu menemukan jalan keluarnya.

"Nah, kalau kita lihat sejak 2018 di Pilkada maupun di Pilkada sebelumnya nyaris polarisasi itu secara dominan itu tidak terjadi, kecuali di Jakarta, di tempat lain pasca pilkada aman-aman saja, bisa ketawa bareng lagi dan seterusnya," ujar Arya.

(Ari)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini