PKS Dorong Pelarangan Mantan Napi Korupsi Ikut Pilkada Jadi Undang-Undang

Fadel Prayoga, Okezone · Minggu 08 Desember 2019 08:34 WIB
https: img.okezone.com content 2019 12 08 337 2139277 pks-dorong-pelarangan-mantan-napi-korupsi-ikut-pilkada-jadi-undang-undang-OwyVPEe2Mw.jpg Gedung KPU RI (Foto: Okezone)

JAKARTA – Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mendesak DPR agar segera merevisi Undang - Undang (UU) Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Hal tersebut karena beleid hukum itu tak mengatur pelarangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon kepala daerah di pilkada.

Sebagaimana diketahui, KPU tidak melarang mantan terpidana korupsi mencalonkan diri di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Aturan itu tertuang dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2019.

Baca Juga: KPU Terbitkan Peraturan, Eks Koruptor Bisa Maju Pilkada 

Ilustrasi (foto: Shutterstock)

Pasal 4 huruf h PKPU 18/2019 mengatur Warga Negara Indonesia (WNI) yang bisa mencalonkan diri di Pilkada bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak. Sedangkan aturan larangan bagi bekas napi korupsi tidak tertera di dalamnya.

“Masuk dalam daftar revisi UU UU Pilkada No 10 Tahun 2016,” kata Mardani kepada Okezone, Minggu (8/12/2019).

Menurut dia, untuk mewujudkan harapan masyarakat berupa memiliki pemimpin yang bebas dari kasus korupsi dan berintegritas, maka itu harus diatur di dalam sebuah UU. Sebab, jika hanya sebuah PKPU, regulasi itu rentan digugat oleh masyarakat.

“Kita akan angkat dan dijadikan norma hukum,” ujarnya.

Baca Juga: KPU Ajukan Draf PKPU ke DPR, Koruptor Dilarang Maju Pilkada

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini