nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

PKS Sayangkan KPU Terbitkan Aturan Mantan Napi Korupsi Bisa Maju Pilkada

Fadel Prayoga, Jurnalis · Minggu 08 Desember 2019 07:02 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 12 08 337 2139274 pks-sayangkan-kpu-terbitkan-aturan-mantan-napi-korupsi-bisa-maju-pilkada-MQBY0MMEC6.jpg Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera (foto: Okezone)

JAKARTA – Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyayangkan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang membatalkan aturan mantan narapidana korupsi menjadi calon kepala daerah di Pilkada 2020 mendatang.

Padahal, kata dia, dukungan dari masyarakat kepada KPU untuk membuat regulasi itu sangat besar. Sebagaimana diketahui, KPU tidak melarang mantan terpidana korupsi mencalonkan diri di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Aturan itu tertuang dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2019.

Baca Juga: KPU Terbitkan Peraturan, Eks Koruptor Bisa Maju Pilkada

Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta (Foto : Achmad Fardiansyah/Okezone) 

Pasal 4 huruf h PKPU 18/2019 mengatur Warga Negara Indonesia (WNI) yang bisa mencalonkan diri di Pilkada bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak. Sedangkan aturan larangan bagi bekas napi korupsi tidak tertera di dalamnya.

"Bukan Mantan Terpidana bandar narkoba dan bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak," demikian bunyi Pasal 4 huruf h PKPU Nomor 18 Tahun 2019.

“Disayangkan padahal mendapat dukungan,” kata Mardani kepada Okezone, Minggu (8/12/2019).

Baca Juga: Aturan Mantan Napi Korupsi Boleh Maju Pilkada Dinilai DPR Sudah Tepat 

Meski begitu, lanjut dia, pihaknya memaklumi pilihan KPU yang memutuskan membatalkan rencana pelarangan koruptor menjadi calon kepala daerah. Sebab, bila itu tetap diterbitkan, maka dikhawatirkan bisa menimbulkan perdebatan di public, karena itu hanya sebuah PKPU, produk undang-undang.

“Tapi dimaklumi karena pertimbangan teknis,” katanya.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini