"Akar masalah Papua (dalam buku Papua Road Map) bukan hanya soal referendum tapi juga terkait masalah penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu secara khusus dan isu HAM Papua secara menyeluruh," kata Adriana kepada Okezone, Sabtu (7/12/2019).
"Peringatan hari HAM sedunia dalam konteks Papua menjadi relevan dengan masih banyaknya kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum diselesaikan," sambungnya.
Berkaca dari sejarah, peringatan hari HAM sedunia di Bumi Cenderawasih, kerap diwarnai oleh kericuhan yang dipicu oleh penyusupan agenda kelompok pro kemerdekaan Papua. Tahun 2018, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang pro kemerdekaan, menggelar aksi dengan dalih memperingati hari HAM sedunia.
Menurut dia, isu HAM digunakan dalam kampanye internasional oleh kelompok pro kemerdekaan Papua, hal ini bertepatan dengan peringatan itu. Selain peringatan hari HAM adalah momentum untuk menyelesaikan berbagai dugaan pelanggaran HAM dan juga berkomitmen untuk tidak lagi melakukan pelanggaran tersebut.
"Isu HAM itu berbeda dengan isu merdeka atau referendum. Soal HAM itu dapat diselesaikan secara parsial dengan memperbaiki kondisi HAMnya," katanya.
Ia menuturkan, masalah mendasar di Papua itu bukan hanya soal kemerdekaan. Tapi soal pendidikan dan kesehatan yang belum merata. Ini juga bagian dari masalah HAM di bidang sosial. “Kalau ini diselesaikan ya tidak ada hubungan langsung dengan tuntutan kemerdekaan. Kalau HAMnya bisa diselesaikan kan mungkin ya enggak perlu juga referendum," ujar dia. (fid)
(qlh)
