Aturan Mantan Napi Korupsi Boleh Maju Pilkada Dinilai DPR Sudah Tepat

Fahreza Rizky, Okezone · Sabtu 07 Desember 2019 14:20 WIB
https: img.okezone.com content 2019 12 07 337 2139133 aturan-mantan-napi-korupsi-boleh-maju-pilkada-dinilai-dpr-sudah-tepat-poCTORoIEZ.jpg Ilustrasi Pemilu (Foto: Okezone)

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR, Arwani Thomafi, menganggap Peraturan KPU (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pencalonan Pilkada sudah tepat. Beleid itu tidak mengatur larangan bagi bekas terpidana korupsi untuk mencalonkan diri.

"Ya, saya kira itu sudah harus dilakukan KPU," katanya usai acara Polemik MNC Trijaya di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta Pusat, Sabtu (7/12/2019).

Wakil Ketua Umum PPP itu menjelaskan, PKPU Pencalonan Pilkada tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya, yakni Undang-undang. Apalagi, aturan larangan mantan terpidana korupsi mencalonkan diri disebut sudah dianulir Mahkamah Agung (MA).

"Ada keputusan MA yang sudah menganulir PKPU sebelumnya. Kalau PKPU atau penyusunan peraturan perundangan harus melihat peraturan di atasnya. Selama ini kita melihat ada keputusan MA, acuannya di sana," jelasnya.

Arwani

Baca Juga: KPU Terbitkan Peraturan, Eks Koruptor Bisa Maju Pilkada

Sementara itu, lanjut Arwani, dirinya juga melihat aspek kemanusiaan. Menurut dia, orang yang sudah selesai menjalani masa pemidanaan, dapat mencalonkan diri kembali di Pilkada sepanjang hak politiknya tidak dicabut oleh pengadilan.

"Lalu kita lihat aspek kemanusiaan. Orang yang sudah melewati masa pemidanaan, masa hukuman, kan sudah kembali ke masyarakat seperti kita. Kecuali hak politiknya dilarang pengadilan," ucapnya.

Sebagaimana diberitakan, KPU tidak melarang mantan terpidana korupsi mencalonkan diri di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Aturan itu tertuang dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2019.

Pasal 4 huruf h PKPU 18/2019 mengatur Warga Negara Indonesia (WNI) yang bisa mencalonkan diri di Pilkada bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak. Sedangkan aturan larangan bagi bekas napi korupsi tidak tertera di dalamnya.

"Bukan Mantan Terpidana bandar narkoba dan bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak," demikian bunyi Pasal 4 huruf h PKPU Nomor 18 Tahun 2019.

Kendati demikian, KPU menyerahkan larangan mantan terpidana korupsi mencalonkan diri kepada partai politik. Parpol diimbau menyeleksi bakal calon mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi.

Hal yang sama juga diatur bagi bakal calon perseorangan. Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 3A angka (3) dan (4) PKPU Nomor 18 Tahun 2019.

Pasal 3A angka (3) berbunyi: "Dalam seleksi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi."

Pasal 3A angka (4) berbunyi: "Bakal calon perseorangan yang dapat mendaftar sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota diutamakan bukan mantan terpidana korupsi."

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini