nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

251.316 Ruangan Kelas SD hingga SMA di Indonesia Rusak Parah

Sarah Hutagaol, Jurnalis · Sabtu 07 Desember 2019 11:00 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 12 06 337 2138942 251-316-ruangan-kelas-sd-hingga-sma-di-indonesia-rusak-parah-Iu0O4xCXLL.jpg Kondisi Bangunan SD di Indonesia yang Rusak (foto: Dokumentasi Kemendikbud RI)

JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mencatat ada 251.316 ruang kelas Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengan Atas (SMA) sederajat rusak berat. Pemerintah sedang berupaya memperbaikinya.

Berdasarkan data dari lama resmi Kemendikbud yang dikutip Okezone, Sabtu (7/12/2019), per 2018 tercatat jumlah ruangan belajar SD yang rusak berat 180.340 unit. Rusak sedang 179.696 unit dan 1.182.054 unit rusak ringan.

Infografis Lipsus Sekolah Roboh (foto: Okezone)	 

Sedangkan pada tingkatan SMP, jumlah ruang kelas yang rusak di seluruh sekolah di Indonesia sebanyak 51.920, dan yang mengalami rusak sedang sebanyak 59.158 ruang kelas.

Dalam tingkatan SMA, total ruang kelas yang mengalami rusak berat sebanyak 12.844. Sementara, yang mengalami rusak sedang sebanyak 15.712 ruang kelas, dan yang mengalami rusak ringan sebanyak 151.344.

Terakhir, untuk tingkatan SMK, yang mengalami rusak berat sebanyak 6.212 ruang kelas, adapun untuk yang mengalami rusak sedang sebanyak 8.730, dan rusak ringan sebanyak 158.932 ruang kelas.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud, Eka Erlangga mengimbau agar pemerintah daerah (Pemda) untuk mengupayakan alokasi dana-dana dari pemerintah pusat untuk mengevaluasi sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan.

Menurut Eka, ada beberapa dana dari pemerintah pusat yang bisa dialokasikan untuk merehabilitasi sekolah, seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

"Ya Pemda harus berupaya keras untuk bisa meningkatkan anggaran untuk pendidikan. Dari Kemendikbud ada alokasi dana BOS untuk rehabilitasi, dana DAK," ucap Eka kepada Okezone, Jumat 6 Desember 2019.

Kondisi SDN 1 Getrakmoyan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat (foto: Okezone/Fathnur Rohman)	Kondisi SDN 1 Getrakmoyan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat (foto: Okezone/Fathnur Rohman) 

Sehingga, dengan pengalokasian dana tersebut, pemerintah pusat berharap Pemda dapat memantau, dan juga memutuskan sekolah mana saja yang mengalami kerusakan berat, sehingga bisa diprioritaskan aliran dananya.

Tak hanya itu, Kemendikbud berharap pihak pemda tidak hanya mengalokasikan dana dari pemerintah pusat untuk bidang pendidikan. Namun juga harus ada alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasalnya, hal tersebut berdasarkan peraturan Undang-Undang Pasal 31 Ayat 4 menyatakan bahwa anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD.

"Jadi itu basisnya pengalokasian itu tergantung pada data pokok pendidikan, tentang kondisi sekolah. Sekolah mana sekolah mana. Dan itu Pemda yang memutuskan, sekolah mana saja," terangnya.

"Mestinya harus terpantau betul sekolah yang rusak banget itu harus diprioritaskan, selain juga dana Pemda, atau di APBD harus juga dimasukan di situ. Jangan sampai nanti sekolah dibiarkan gitu saja," papar Eka.

Oleh sebab itu, Kemendikbud mengimbau pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan alokasi dana dari pemerintah pusat untuk membenahi pendidikan di daerah-daerah.

"Jadi jangan hanya mengandalkan anggaran rehabilitasi dari pemerintah pusat. Seharusnya Pemda juga mengalokasikan, dan harus dipantau betul secara periodik kondisi sekolahnya seperti apa, dan itu bisa dibicarakan juga dengan dinas-dinas yang lain," ungkapnya.

Jika terjadi kerusakan sekolah yang dirasa sudah cukup parah, Kemendikbud menyarankan pihak Pemda untuk langsung melaporkannya kepada Sekretaris Daerah (Sekda), sehingga tidak sampai menimbulkan adanya korban jiwa.

"Kalau misalnya sekolahnya rusak, jangan sampai nanti ada bencana, itu kan bisa dibicarakan juga. Dan bisa dilaporkan kepada Sekda. Sekda bisa melakukan rapat koordinasi bagaimana penanganan untuk sekolah-sekolah yang bakal rubuh. Pemda harus concern betul," tutup Eka.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini