nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

PDIP Minta Jokowi Tak Terlalu Emosional Tanggapi Wacana Amandemen UUD 1945

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Jum'at 06 Desember 2019 18:53 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 12 06 337 2138904 pdip-minta-jokowi-tak-terlalu-emosional-tanggapi-wacana-amandemen-uud-1945-ehkxMg0xEo.jpg Ahmad Basarah. (Foto: Okezone.com/Harits Tryan)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan ketidaksetujuannya Amandemen UUD 1945 jika merembet ke pasal lain, seperti penambahan masa jabatan presiden jadi tiga periode.

Jokowi bahkan menyebut pernyataan soal penambahan masa jabatan Kepala Negara keluar dari orang yang ingin mencari muka. Sekaligus, pernyataan itu disebutnya seperti ‘menampar muka saya’ dan ‘ingin menjerumuskan’.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah menyayangkan sikap Presiden Jokowi yang disebutnya terlalu emosional dalam menanggapi wacana amandemen tersebut.

"Pak Jokowi tidak harus menyampaikan pernyataan yang cenderung emosional menyikapi soal dinamika wacana dan rencana amandemen terbatas UUD 1945 untuk menghadirkan kembali haluan negara," tutur Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/12/2019).

Wakil Ketua MPR itu berkata, seharusnya Presiden Jokowi mendengarkan masukan-masukan yang komprehensif, menyeluruh dari fraksi-fraksi di MPR yang setuju untuk menghadirkan kembali haluan negara.

(Foto: Okezone.com/Arif Julianto)

"Kalau Beliau mendapatkan masukan-masukan yang lengkap, yang komprehensif, yang menyeluruh, terutama dari pandangan pandangan fraksi-fraksi di MPR RI yang setuju untuk menghadirkan kembali haluan negara melalui amandemen terbatas. Termasuk fraksi dari partai politik Beliau sendiri yaitu PDI Perjuangan," tegas Basarah.

Lebih lanjut, Basarah mengungkapkan wacana amandemen merupakan aspirasi yang diserap oleh MPR periode sebelumnya. Di mana mereka melakukan kajian terlebih dahulu sebelum memunculkan wacana amandemen UUD.

"Usulan wacana amanademen terbatas itu adalah aspirasi yang diserap. Dan jadi kesepakatan MPR periode sebelumnya dan ditindaklanjut MPR sekarang ini," papar Basarah.

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini