nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

PPP Sampaikan Usulan 6 Poin Revisi UU Pemilu

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Jum'at 06 Desember 2019 14:14 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 12 06 337 2138731 ppp-sampaikan-usulan-6-poin-revisi-uu-pemilu-9L3T58dP1t.jpg Sekretaris Fraksi PPP Ahmad Baidowi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR menetapkan 50 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk dalam daftar program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2020 untuk direvisi. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu masuk dalam Prolegnas prioritas.

Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR, Achmad Baidowi mengatakan, telah mengusulkan enam poin terkait revisi UU Pemilu. Pertama, mengenai pemisahan pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres).

“Pemisahan pemilu legislatif dan pemilu presiden tapi harus menyesuaikan dengan putusan MK. Terlebih saat ini ada yang mengajukan judicial review kepada MK (Mahkamah Konstitusi) terkait ketentuan tersebut,” ujar Baidowi kepada wartawan, Jumat (6/12/2019).

Baca Juga: Anggota Komisi II DPR Usul UU Pemilu dan Pilkada Digabungkan 

Pria yang biasa disapa Awiek ini menerangkan, alasan mengapa fraksinya mendorong agar adanya pemisahan pelaksaan pileg dan pilpres. Seperti petugas penyelenggara kelelahan hingga kalah gaungnya pileg dan membuat para caleg tak maksimal.

“Kendala di lapangan sangat kompleks. Pemilu sampai dini hari melewati tanggal 17 dan membuat penyelenggara kecapaian. Selain itu, gaung pileg kalah dengan pilpres sehingga kampanye yang dilakukan caleg tidak maksimal,” tutur Awiek.

Gedung DPR MPR

Awiek melanjutkan poin kedua yang diajukan fraksinya terkait UU Pemilu, perlu pengaturan keserentakan masa jabatan KPUD agar tidak mengganggu tahapan pemilu. Dia mencontohkan, bagi KPUD yang masa jabatannya habis pada bulan yang sama dengan pemungutan suara, atau satu bulan atau dua bulan pasca-pemungutan suara.

“Maka, masa jabatan diperpanjang hingga proses sengketa hasil pemilu di MK selesai. Agar nanti kalau ada sengketa yang menghadapi adalah KPUD yang lama,” ujarnya.

Baca Juga: Mendagri: UU Pemilu Perlu Masuk Skala Prioritas Prolegnas DPR Tahun 2020 

Selain itu, lanjut Awiek, poin ketiga mengenai metode penghitungan suara menggunakan quota hare. Poin keempat, mengenai presidential threshold disamakan dengan parliamentary threshold.

“Agar memberikan alternatif bagi untuk untuk menentukan pilihan. Kalau calonnya banyak, maka pilihan semakin variatif,” ucapnya.

Untuk poin kelima mengenai limitasi sengketa proses di Bawaslu, yakni tidak ada lagi sengketa setelah rekapitulasi nasional ditetapkan. Dan poin keenam, mengenai dana saksi disubsidi negara secara proporsional.

“Itu baru beberapa yang kami inventarisasi selebihnya nanti kami usulkan,” ujar Awiek.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Panitia Kerja Prolegnas Rieke Diah Pitaloka menyatakan DPR telah menetapkan RUU Prolegnas prioritas tahun 2020 sebanyak 50 RUU. Dari 50 RUU itu terdapat empat RUU yang di-carry over pada periode sebelumnya karena menjadi kontroversi di masyarakat yaitu RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Bea Materai usulan pemerintah dan RUU Minerba yang merupakan usulan DPR.

"Dengan catatan bahwa RUU yang masuk dalam carry over tetap harus mendapatkan pembahasan yang mendalam tentang atas pasal-pasal yang mendapatkan perhatian khusus dari publik," tutur Rieke.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini