Sertifikasi Majelis Taklim, PKS: Mengingatkan Zaman Orde Baru

Fadel Prayoga, Okezone · Kamis 05 Desember 2019 04:01 WIB
https: img.okezone.com content 2019 12 05 337 2138118 sertifikasi-majelis-taklim-pks-mengingatkan-zaman-orde-baru-G0tjrW3qqh.jpg Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir bersama Presiden PKS Sohibul Iman. (Foto: Fadel Prayoga/Okezone)

JAKARTA – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menilai rencana sertifikasi majelis taklim yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2019 terlalu berlebihan. Bahkan, ia menyebut rencana itu mengingatkan seperti zaman pemerintahan Orde Baru.

"Jadi melihat bahwa apa yang dilakukan pemerintah hari ini menjadi sebuah kebijakan yang terlalu berlebihan dan ini mengingatkan kita kepada zaman Orde Baru," kata Sohibul saat berada di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Rabu 4 Desember 2019.

Baca juga: Pimpinan DPR Minta Peraturan Menag soal Majelis Taklim Dikaji Ulang 

Ia menilai kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wapres Ma'ruf Amin yang akan menerapkan regulasi tersebut terlalu berlebihan. Sebab hal itu bisa mengekang kebebasan masyarakat dalam melaksanakan ibadah.

"Karena ini sesuatu yang tidak proporsional dan ini terlalu mengintervensi aktivitas-aktivitas sosial keagamaan masyarakat. Kita berharap pemerintah bisa melihat masalah ini," ujarnya.

Baca juga: Kemenag: Peraturan soal Majelis Taklim Bukan Intervensi Negara 

PMA 29/2019 mengharuskan majelis taklim mendaftarkan diri, baik pengurus, ustadz, jamaah, tempat serta materi ajar. Namun, menurut Menteri Agama Fachrul Razi, pihaknya tidak mewajibkan hal itu.

"Kita tidak mewajibkan majelis taklim terdaftar pada Kemenag untuk memperoleh bantuan dari Kemenag, namun bagaimana kita mau bantu kalau tidak tahu datanya," ujar Fachrul usai membuka Seminar Kebangsaan dan HUT ke-18 Forum Alumni Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) di Jakarta, Sabtu 30 November 2019.

(han)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini