nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pemerintah Usulkan 15 RUU Masuk Prolegnas 2020

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Rabu 04 Desember 2019 20:37 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 12 04 337 2138056 pemerintah-usulkan-15-ruu-masuk-prolegnas-2020-GqKiKms1Xw.jpg Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly (Foto: Okezone/Harits Tryan)

JAKARTA - Pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menyerahkan rancangan penyusunan Program Legislasi Nasional Jangka Menengah 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020 ke Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

“Progam legislasi nasional merupakan gambaran politik hukum Indonesia, tentu tidak berdiri sendiri akan tetapi harus didasarkan pada sasaran politik hukum nasional yang dirumuskan untuk mencapai tujuan negara seperti yang dimuat dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ujar Yasonna saat rapat dengan Baleg di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Baca Juga: Jokowi: Saya Ini Produk Langsung dari Rakyat, Masa Dukung Pilpres oleh MPR

Yasonna mengungkapkan, ada 83 RUU usulan pemerintah untuk masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) jangka menengah untuk periode DPR RI 2019-2024. Kemudian, dari 83 RUU, ada 15 RUU prioritas untuk masuk Prolegnas 2020.

“Mengapa kita sekarang mengajukan sedikit supaya target pencapaian supaya lebih baik. Jadi, di kami itu 15 prioritas, 83 masuk long list 2020-2024 nanti Panja yang memutuskan mana," tuturnya.

Rapat Prolegnas

Dia berharap, seluruh usulan RUU jangka menengah dan prioritas tersebut dapat dibahas lebih lanjut dan disetujui dalam rapat panitia kerja atau panja pada malam ini.

Kemudian, di antara 15 RUU tersebut, ada sejumlah RUU sangat prioritas. Seperti omnibus law terkait cipta lapangan kerja yang digabung dengan bidang UMKM, kemudian omnibus law bidang perpajakan untuk penguatan ekonomi. Kemudian, RUU pemindahan Ibu Kota, KUHP, Pemayarakatan dan Bea Materai.

“Omnibus Law, (RUU) Ibu Kota, carryover yang masuk di dalamnya kan yang kemarin KUHP, (RUU) Pemasyarakatan, Bea Materai,” jelasnya. 

Baca Juga: Tak Telat Lagi, Mendagri Tito Karnavian Dipuji Ketua Komisi II DPR RI

Berikut 15 RUU prioritas tahun 2020 usulan pemerintah:

1. RUU tentang Cipta Lapangan Kerja

2. RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian (Omnibus Law)

3. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

4. RUU tentang Pemasyarakatan

5. RUU tentang Bea Materai

6. RUU tentang Pelindungan Data Pribadi

7. RUU tentang Perubahan Atas UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

8. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

9. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

10. RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal

11. RUU tentang Ibukota Negara

12. RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

13. RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

14. RUU tentang Perubahan atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

15. RUU tentang Perkoperasian

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini