Gubernur Kepri Non-aktif Juga Didakwa Terima Gratifikasi Rp4,2 Miliar

Arie Dwi Satrio, Okezone · Rabu 04 Desember 2019 15:08 WIB
https: img.okezone.com content 2019 12 04 337 2137887 gubernur-kepri-non-aktif-juga-didakwa-terima-gratifikasi-rp4-2-miliar-BIA7aHWDgO.jpg Foto Ilustrasi Okezone

JAKARTA - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) non-aktif, Nurdin Basirun juga didakwa oleh Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah menerima gratifikasi baik berupa uang maupun barang dengan total nilai Rp4,2 miliar. Gratifikasi itu disebut terkait izin reklamasi di Provinsi Kepulauan Riau.

Demikian diungkapkan Jaksa KPK, Asri Irwan saat membacakan surat dakwaan Nurdin Basirun di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019).

"Selaku Gubernur Kepulauan Riau, terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan yang masing-masing di pandang sebagai perbuatan yant berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu telah menerima gratifikasi," kata Jaksa Asri.

 Baca juga: Gubernur Kepri Non-aktif Didakwa Terima Suap 11 Ribu Dolar Singapura Terkait Izin Reklamasi

Jaksa Asri membeberkan, Nurdin Basirun menerima gratifikasi berupa uang dari beberapa pengusaha melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Edy Sofyan, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Budi Hartono, dan seorang ajudannya Juniarto. Uang itu berkaitan dengan penerbitan izin prinsip pemanfaatan ruang laut.

Nurdin disebut menerima gratifikasi tersebut dalam rentang waktu 2016 hingga 2019. Dirincikan Jaksa, Nurdin menerima uang Rp120 juta dari pengusaha bernama Hartono alias Akau guna memuluskan izin prinsip pemanfaatan laut PT Tri Tunas Sinar Benua pada 2018.

 Baca juga: Komisaris PT Golden Mercy Diperiksa KPK Terkait Izin Reklamasi Kepri

Kemudian, Nurdin juga menerima uang sebesar Rp20 juta dari PT Bintan Hotels terkait izin prinsip pemanfaatan laut pada November 2019. Nurdin kembali menerima uang dari PT Labun Buana Asri sebesar Rp20 juta guna izin prinsip pada Desember 2018. Pada Desember 2018, Nurdin menerima uang Rp50 juta dari PT Damai Eco Wisata terkait izin prinsip.

Selanjutnya, penerimaan dari PT Barelang Elektrindo sebesar Rp70 juta, atas penerbitan izin prinsip pada April 2019 juga diterima Nurdin. Nurdin menerima dari PT Marcopolo Shipyard sebesar Rp70 juta, atas penerbitan izin prinsip April 2019 dan PT Adventure Glamping sebesar Rp70 juta, atas izin prinsip pada Juni 2019.

Kemudian, penerimaan uang sebesar Rp140 juta dari perwakilan perusahaan yang mengurus izin pemanfaatan laut. Selain itu, Nurdin juga dianggap telah menerima uang sebesar Rp250 juta dari seorang pengusaha bernama Johannes Kenedy Aritonang, guna mendapatkan proyek pengembangan Kawasan Gold Coast Karimun di bawah bendera PR Jaya Annurya Karimun.

Selain penerbitan izin prinsip pemanfaatan ruang laut, Nurdin juga disebut telah menerima gratifikasi dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kepulauan Riau dalam rentang 2016 hingga 2019.

Adapun rincian gratifikasi yang diterima Nurdin tersebut yakni, penerimaan dari Kepala Biro Umum Kepulauan Riau, Martin Luther Maromon sebesar Rp1,4 miliar. Uang itu diberikan untuk keperluan Nurdin, baik ibadah umrah, maupun keperluan hari raya.

Kemudian, penerimaan dari Kepala Dinas ESDM Pemprov Kepulauan Riau sebesar Rp10 juta, untuk memenuhi kebutuhan hari raya; penerimaan Rp1 miliar dari Kepala Dinas PUPR Pemprov Kepri, Abu Bakar atas commitment fee sejumlah proyem pada 2017.

Selanjutnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Yerri Suparna memberikan sebesar Rp170 juta, atas pesetujuan tapak di Dinas Lingkungan 2018; Sekretaris Daerah Pemprov Kepri, TS Arif Fadillah sebesar Rp32 juta; Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Zulhendri sebesar Rp43 juta; Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Ahmad Nizar sebesar 4,6 juta; Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tagir Napitupulu sebesar Rp10 juta.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil, Sardison sebesar Rp9 juta, Kepala Djnas Kesehatan Tjetjep sebesar Rp144 juta; Kepala Dinae Pemuda dan Olahraga, Maifrizon sebesar Rp59 juta; Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Satu Pintu, Azman Taufik sebesar Rp20 juta; Kepala Dinas Pendidikan, Aripin sebesar Rp60 juta.

Kepala Biro Organisasi Korpri, Any Lindawati sebesar Rp2,5 juta; Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Aris Fhariandi sebesar Rp18 juta; Kepala Biro Layanan Pengadaan, Misbardi sebesar Rp3 juta; Kepala Biro Kesejahteraan, Tarmidi sebesar Rp10 juta; Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Nilwan sebesar Rp110 juta.

Selanjutnya, Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan, Naharuddin sebesar Rp10 juta; Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Andri Rizal sebesar Rp55 juta; Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Lamidi sebesar Rp13,4 juta; Kepala Badan Kepegawaian dan SDN, Firdaus sebesar Rp23 juta, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah, Reni Yusneli sebesar Rp20 juta; dan Kepala Dinas Pariwisata, Buralimar sebesar Rp100 juta.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini