nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Airlangga Ingin Golkar Revisi UU Pemilu Pisahkan Pileg dan Pilpres

Fahreza Rizky, Jurnalis · Rabu 04 Desember 2019 14:42 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 12 04 337 2137874 airlangga-ingin-golkar-revisi-uu-pemilu-pisahkan-pileg-dan-pilpres-242LnGhtzt.jpg Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga (foto: Sindo)

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan beberapa rekomendasi politik untuk dijalankan oleh kepengurusan selanjutnya. Hal itu dikatakan Airlangga saat membacakan laporan pertanggung jawaban (LPJ) DPP Golkar periode 2014-2019.

Salah satu rekomendasi yang perlu dijalankan yakni memperjuangkan perubahan Undang-undang Pemilu, khususnya untuk memisahkan penyelenggaraan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres).

"Partai Golkar perlu memperjuangkan perubahan UU Pemilu, memisahkan kembali antara Pileg dengan Pilpres serta penyempurnaan sistem pemilu yang membuka peluang bagi kemenangan Partai Golkar dalam pemilu," kata Airlangga di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2019).

 Baca juga: Timses Pastikan Tak Ada Intervensi Jokowi di Balik Mundurnya Bamsoet

Rekomendasi lainnya yakni Partai Golkar perlu memperjuangkan lahirnya undang-undang yang mengatur tentang pemantapan ideologi Pancasila. Pemantapan Pancasila harus menjadi program unggulan partai untuk mencegah berkembangnya radikalisme dan sikap intoleran.

"Saatnya Partai Golkar memperjuangkan lahirnya sebuah undang-undang yang mengatur tentang pemantapan ideologi Pancasila," imbuhnya.

Dalam laporan pertanggung jawabannya, Airlangga mengatakan perolehan kursi Golkar mampu dipertahankan sebagai pemenang kedua dengan jumlah 85 kursi di DPR RI.

Baca juga: Di Munas X, Airlangga Cerita Membangun Golkar dari Kondisi Terpuruk

Selain itu, Airlangga juga bersyukur untuk pertama kalinya pasca reformasi, Golkar juga berhasil menempatkan kadernya sebagai Ketua MPR, yakni Bambang Soesatyo (Bamsoet).

"Alhamdulillah Golkar berhasil meraih Ketua MPR RI. Ini pertama kalinya pasca reformasi. Kemudian menempatkan Wakil Ketua DPR RI. Kemudian Golkar memperoleh tiga ketua komisi dalam AKD," ujarnya.

"Komisi I baru pertama kali dalam sejarah Golkar dijabat oleh seorang perempuan. Bu Meutya Hafid yang mitranya Pak Prabowo," pungkas Airlangga.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini