nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ditanya Kasus Novel, Mahfud MD: Tanya ke Polri

Sarah Hutagaol, Jurnalis · Rabu 04 Desember 2019 13:47 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 12 04 337 2137845 ditanya-kasus-novel-mahfud-md-tanya-ke-polri-YHvQ3mt9tP.jpg Menko Polhukam, Mahfud MD (foto: Okezone.com/Sarah)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD enggan menjawab kasus penyiraman air keras, yang dialami oleh Novel Baswedan yang kini belum menemui titik terang.

Ditemui di kantornya di Gedung Menkopolhukan, Mahfud MD menyebutkan bahwa kasus Novel Baswedan sedang ditangani oleh pihak kepolisian.

"Ya itu polri yang nanganin, saya enggak pernah ikut nangani," ucap Mahfud MD, di Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019).

 Baca juga: Soal Kasus Novel Baswedan, Polri: Ini Masalah Waktu Saja

"Koordinasinya itu ya tidak menerus. Itu kan jalan. Dalam sebuah proses yang ditangani secara khusus oleh polisi. Jadi tidak tahu. Tanya ke Polri. Biar tidak berapa pintu gitu," pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi sempat memberikan instruksi kepada Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis untuk menyelesaikan kasus Novel Baswedan hingga awal Desember 2019.

 Baca juga: Dicecar DPR soal Kasus Novel, Kapolri: Tak Lama Lagi Ada Perkembangan

Mengenai tenggat waktu itu, sebelumnya Kadiv Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal menekankan, bahwa pihaknya masih terus mengusut perkara itu meskipun saat ini, belum adanya Kabareskrim Polri pengganti Idham Azis.

"Sama sekali tidak (berpengaruh). Tim bekerja secara maksimal. Tunggu saja ini masalah waktu insya Allah kita sangat optimis akan terungkap," kata Iqbal di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2019).

Sekadar diketahui, untuk mengusut kasus penyiraman air keras, Polri membentuk Tim Gabuntan Pencari Fakta (TGPF) pada 8 Januari 2019.

Kendati demikian, hingga 7 Juli 2019 masa kerja tim tersebut sudah habis. Setelahnya, Jenderal Tito Karnavian yang pada waktu itu masih menjabat sebagai Kapolri menbentuk tim teknis.

Kemudian, pada 19 Juli 2019, Presiden Jokowi memberikan waktu 3 bulan untuk tim teknis tersebut menyelesaikan kasus tersebut. Dengan demikian, batas waktu tim itu hingga Oktober 2019.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini