Gubernur Kepri Non-aktif Didakwa Terima Suap 11 Ribu Dolar Singapura Terkait Izin Reklamasi

Arie Dwi Satrio, Okezone · Rabu 04 Desember 2019 12:58 WIB
https: img.okezone.com content 2019 12 04 337 2137818 gubernur-kepri-non-aktif-didakwa-terima-suap-11-ribu-dolar-singapura-terkait-izin-reklamasi-k2cTvVXT6x.jpg Gubernur Kepri Nonaktif Nurdin Basirun jalani sidang dakwaan (Foto : Okezone.com/Arie Dwi Satrio)

JAKARTA - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) non-aktif, Nurdin Basirun didakwa menerima uang suap sebesar 11.000 dolar Singapura dan Rp45 juta dari pengusaha Kock Meng. Uang suap itu diserahkan Kock Meng kepada Nurdin melalui nelayan suruhan‎nya, Abu Bakar dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Edy Sofyan, serta Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Budi Hartono.

Demikian diungkapkan Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Asri Irwan saat membacakan surat dakwaan Nurdin Basirun di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019).

Gubernur Kepri Nonaktif Nurdin Basirun

"Padahal patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan terdakwa agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya selaku Gubernur Kepulauan Riau," kata Jaksa Asri.

Dibeberkan Jaksa, uang yang diberikan Kock Meng tersebut agar Nurdin Basirun dapat menerbitkan surat izin prinsip pemanfaatan laut di perairan Piayu, Batam seluas 6,2 hektare. Selain itu, uang itu juga untuk memuluskan proses perizinan prinsip pemanfaatan ruang laut di Pelabuhan Cijantung, Jembatan Bima seluas 10,2 hektare atas nama Abu Bakar.

Baca Juga : Skandal Jahat Gubernur Kepri: Rencana Reklamasi Berujung Korupsi

"Dan rencana memasukkan kedua izin prinsip tersebut ke dalam daftar rencana peraturan daerah Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K)," imbuh Jaksa.

Atas perbuatannya, Nurdin didakwa melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini