nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Kembali Periksa Legislator Muara Enim Terkait Suap Proyek PUPR

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Rabu 04 Desember 2019 10:40 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 12 04 337 2137742 kpk-kembali-periksa-legislator-muara-enim-terkait-suap-proyek-pupr-SJdxcby9Gw.JPG Ilustrasi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengagendakan pemeriksaan terhadap para anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode 2014-2019, hari ini. Sebanyak 9 legislator yang akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap sejumlah proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Muara Enim.

Kesembilan Legislator Muara‎ Enim tersebut yakni, Darain; Ishak Joharsyah; H Marsito; Mardalena; Samudra Kelana; Fitrianzah; Eksa Hariawan; Ari Yoca Setiadi; serta Ahmad Reo Kosuma. Mereka akan diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Bupati Muara Enim, Ahmad Yani (AY).

"Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AY," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Rabu (4/12/2019).

‎KPK sebelumnya telah memeriksa sembilan legislator Muara Enim, pada Selasa, 3 Desember 2019, kemarin. Mereka yakni, Indra Gani; Hendly Hadi; Faizal Anwar; Muhardi; Ahmad Fauzi; Verra Erika; Agus Firmansyah; Subahan; dan Piardi.

Dari hasil pemeriksaan terhadap sejumlah legislator Muara Enim tersebut, KPK menelisik soal dana suap proyek PUPR yang diduga mengalir ke sejumlah pejabat legislatif maupun eksekutif di Kabupaten Muara Enim.

"Penyidik mendalami keterangan para saksi terkiait dugaan aliran dana pada pihak lain baik di eksekutif ataupun legislatif di Kabupaten Muara Enim," kata Febri, kemarin.

Sejauh ini, KPK baru menetapkan tiga tersangka terkait kasus dugaan suap sejumlah proyek di Dinas PUPR Muara Enim. Tiga tersangka itu yakni, Bupati Muara Enim, Ahmad Yani; Kabid Pembangunan Jalan di Dinas PUPR Muara Enim, Elfin Muhtar; dan pihak swasta, Robi Okta Fahlefi.

Ahmad Yani diduga menerima suap sekira Rp13,9 miliar dari Robi Fahlefi. Suap itu diduga berkaitan dengan 16 paket pekerjaan di Kabupaten Muara Enim yang dimenangkan oleh perusahaan Robi. Ahmad Yani meminta bantuan kepada Elfin Muhtar agar proyek PUPR diberikan ke Robi.

Atas perbuatannya, Yani dan Elfin Muhtar disangkakan melanggar pasal Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Robi disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini